Bandung Raya Menghadapi Krisis Lingkungan karena Alih Fungsi Lahan

ALIH fungsi lahan di kawasan Cekungan Bandung terus meningkat. Banyak kawasan hutan dan sawah beralih fungsi menjadi industri dan permukiman. Krisis ekologis, antara lain darurat air bersih, menjadi ancaman nyata.

Cekungan Bandung atau Bandung Raya terdiri dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Dari atas, kawasan ini terlihat seperti mangkuk besar sehingga disebut cekungan.

Baca Juga:

Pusat Data ChatGPT Konsumsi 700.000 Liter Air

Ahmad Gunawan, Direktur Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK) Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, memaparkan dalam dokumen KLHS Tata Ruang dan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, terdapat Peningkatan Kawasan Pemukiman yang sangat signifikan sebesar 8.743,34 Ha.

Dalam RTRW 2016-2036, total kawasan pemukiman sebesar 33.458,53 Ha, naik menjadi 42.201,87 Ha pada RTRW 2023-2043. Data pemukiman pada RTRW 2023-2043 dibagi dua, yaitu pemukiman perdesaan dan permukiman perkotaan.

“Kawasan permukiman yang paling luas adalah kawasan pemukiman perkotaan yakni sebesar 35.951,00 Ha,” kata Ahmad Gunawan, dalam jumpa pers Gempar Gempur Tata Ruang Bandung Selatan, di Bandung, Selasa (24/10).

Kawasan terbesar yang berubah menjadi pemukiman adalah kawasan pertanian. Hal ini bisa dilihat dalam dalam data dimana terjadi pengurangan lahan pertanian sebesar sebesar 5.354,61 Ha dibanding RTRW 2016-2036 dari 39.422,96 Ha menjadi 34.068,35 Ha.

“Tentunya kondisi ini akan berdampak pada kondisi tutupan lahan. Dengan semakin luasnya kawasan pemukiman maka akan mempersempit luasan daerah resapan air. Seburuk-buruknya wilayah pertanian masih bisa meresapkan air. Berbeda dengan lahan pemukiman, tanah-tanah akan tertutup dengan tembok dan aspal jalan,” ungkap Ahmad.

Kawasan permukiman tersebut berada di daerah tangkapan air Mikro daerah aliran sungai seperti yang ada di Mikro DAS Cipelah Kelurahan Wargamekar Kecamatan Baleendah.

Berdasarkan data KLHS RTRW 2023-2043 Kabupaten Bandung. Kecamatan Baleendah dari sisi ketersediaan air sudah minus 9.559.297 liter/tahun. Dengan semakin berkurangnya daerah resapan air maka akan meningkatkan ketergantungan pasokan air dari daerah lain.

Alih fungsi lahan untuk pemukiman yang masif ini bukan hanya terjadi di Kecamatan Baleendah. Terjadi juga di kecamatan Bojongsoang, Ciparay, Arjasari, Katapang, Soreang, Majalaya, Solokan Jeruk, Cicalengka, dan Rancaekek.

Alih fungsi lahan di Cekungan Bandung akan semakin parah dengan ditetapkannya Kabupaten Bandung menjadi bagian dari KSN Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. “Dimungkinkan akan terjadi pemukiman yang lebih masif,” kata Ahmad.

Dalam Perpres No. 45 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, salah satu fungsi ruang kabupaten Bandung adalah sebagai salah satu destinasi Wisata.

Baca Juga:

Tiga Jenis Terapi Air dan Manfaatnya

Fungsi ini sudah terlihat dengan pembangunan kawasan wisata yang masif di Kabupaten Bandung seperti yang terjadi di Kecamatan Pangalengan. Di sana terdapat aktivitas usaha pariwisata yang merebut hak-hak air dimana pembangunan dek campground masuk sampai ke Badan Sungai Cisangkuy.

Selain itu pengembangan kawasan wisata juga akan mengundang banyak investasi untuk mendirikan bangunan seperti bangunan villa dan hotel.

Ancaman sumber daya air yang lain adalah perluasan kawasan Industri. Dalam dokumen KLHS RTRW Kabupaten Bandung 2023-2043, terdapat penambahan kawasan industri seluas 388 Ha dari 4.386,00 dalam RTRW 2016-2036 menjadi 4.774,88 Ha dalam RTRW 2023-2043.

Meskipun penambahan kawasan industri tidak terlalu luas, namun kawasan industri membutuhkan sumber daya atau daya dukung alam yang lebih besar dibandingkan dengan pemukiman. Di antaranya adalah daya dukung air dan energi.

Dalam hal distribusi air juga masih terjadi masalah. Jaringan PDAM masih belum mampu mencapai semua wilayah yang ada di Kabupaten Bandung.

“Konflik perebutan air masih sering terjadi di kawasan pertanian di Kabupaten Bandung. Bahkan di Kecamatan Pangalengan yang menurut data ketersediaan air terjadi surplus, terjadi konflik perebutan air antar petani. Hal ini juga terjadi di Banjaran dan kecamatan lainnya. Ini menunjukan bahwa distribusi air di Kabupaten Bandung bermasalah,” papar Ahmad.

Permasalahan air di Kabupaten Bandung akan berdampak luas pada Kawasan Cekungan Bandung terutama Kota Bandung. Sungai Cisangkuy yang berada di kawasan Bandung selatan tepatnya di Kecamatan Pangalengan, merupakan salah satu sumber utama air baku PDAM Kota Bandung.

Oleh sebab itu, konferensi pers yang digagas Walhi Jabar itu mendesak pemerintah Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melanjutkan penyusunan Perda perlindungan Kawasan Bandung Selatan sebagai salah satu instrumen pengendalian lingkungan dari ancaman ekspansi pembangunan yang akan merusak lingkungan, terutama dalam Jasa Ekosistem Sumber Daya Air.

2. Melakukan penertiban pembangunan perumahan oleh pengembang real estate agar tidak membangun kawasan hunian di daerah tangkapan air dan resapan air.

3. Mengembangkan konsep hunian susun sebagai salah satu program penyediaan rumah layak bagi masyarakat.

4. Memastikan siapapun yang akan membangun gedung/bangunan/rumah/pabrik mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) diseluruh wilayah Kabupaten Bandung.

6. Menindak tegas pelanggar ruang. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Mata Air Legendaris Cikendi di Kota Bandung, Masuk Situs Cagar Budaya