Bandingkan Hak Angket KPK, Lebih Baik DPR Angket Polisi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 10 September 2017
Bandingkan Hak Angket KPK, Lebih Baik DPR Angket Polisi

Warga membawa peti mati saat melakukan aksi unjuk rasa menolak hak angket terhadap KPK di Solo, Jawa Tengah, Rabu (3/5). (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai rekomendasi Pansus untuk membekukan KPK merupakan wujud asli niatan awal pembentukan Pansus.

Niatan tersebut terbaca dengan sikap DPR yang cenderung tidak mau tahu atas insiden penyiraman air keras kepada salah satu penyidik KPK Novel Baswedan.

Empat bulan lebih, kasus Novel tak terpecahkan, akan tetapi tak ada suara lantang menyerukan angket terhadap polisi.

"Jangankan itu, rasa simpati anggota Pansus terhadap Novel saja masih jarang terdengar," kata Ray di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/9).

Justru mengherankan, kata Ray, DPR malah mengangket KPK lantaran anggotanya banyak disebut dalam surat dakwaan kasus mega proyek e-KTP.

"Terkesan DPR ingin memperlambat penyidikan kasus E-KTP dengan manuver politik hak angket," ujarnya.

Ia pun berpendapat, alangkah baiknya DPR mengangket polisi atas kasus Novel yang tak kunjung menemukan penyiram air keras.

"Kalau mau sebenarnya bagus angket polisi yang terkait kasus Novel. Kenapa belum terungkap," kata Ray. (Fdi)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Pansus Ingin Bekukan KPK, Rai Rangkuti: Sikap Presiden Diuji

#Pansus KPK #Ray Rangkuti
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai RUU ASN Hambat Otonomi, Berpotensi Munculkan Konflik Pemerintah Pusat dan Daerah
Wacana perubahan dalam UU ASN tersebut mengusulkan agar kewenangan itu nantinya dapat dikembalikan kepada pemerintah pusat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 03 Mei 2025
Pengamat Nilai RUU ASN Hambat Otonomi, Berpotensi Munculkan Konflik Pemerintah Pusat dan Daerah
Indonesia
Ray Rangkuti Sebut Wacana Gubernur Ditunjuk Presiden sebagai Ambisi Menempatkan Orang Dekat
Usulan penghapusan Pilkada DKI Jakarta, yang termaktub dalam RUU DKJ menuai polemik.
Frengky Aruan - Senin, 11 Maret 2024
Ray Rangkuti Sebut Wacana Gubernur Ditunjuk Presiden sebagai Ambisi Menempatkan Orang Dekat
Indonesia
Sama-Sama Mampu Menangkan Pilpres, Ganjar dan Prabowo Sulit Dipasangkan
Rencana menyatukan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo dianggap sulit terjadi.
Zulfikar Sy - Jumat, 29 September 2023
Sama-Sama Mampu Menangkan Pilpres, Ganjar dan Prabowo Sulit Dipasangkan
Indonesia
Putusan PN Jakpus Dinilai Bisa jadi Pelajaran bagi KPU untuk Bertindak Adil
kasus ini merupakan pelajaran bagi KPU untuk berlaku adil kepada semua peserta pemilu tanpa melihat status partai baru atau kecil.
Andika Pratama - Rabu, 08 Maret 2023
Putusan PN Jakpus Dinilai Bisa jadi Pelajaran bagi KPU untuk Bertindak Adil
Indonesia
Isu Penundaan Pemilu 2024 Hanya Beredar di Lingkungan Istana
PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan memerintahkan KPU untuk menunda gelaran Pemilu 2024 terus bergulir.
Zulfikar Sy - Selasa, 07 Maret 2023
Isu Penundaan Pemilu 2024 Hanya Beredar di Lingkungan Istana
Indonesia
Mahfud MD Ditantang Buka Siapa di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024
Mahfud dinilai mengetahui betul siapa pemain atau orang yang merancang putusan penundaan pemilu ini.
Zulfikar Sy - Selasa, 07 Maret 2023
Mahfud MD Ditantang Buka Siapa di Balik Putusan Penundaan Pemilu 2024
Indonesia
Erick Thohir Dinilai Punya 'Modal Kuat' jadi Cawapres 2024
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, Erick Thohir mempunyai 'modal kuat' untuk maju sebagai cawapres dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain.
Andika Pratama - Kamis, 26 Januari 2023
Erick Thohir Dinilai Punya 'Modal Kuat' jadi Cawapres 2024
Bagikan