Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wakil Koordinator Pratama Partai Golkar, Bambang Soesatyo alias Bamsoet mempersilakan para ketua DPD II Golkar seluruh Indonesia yang telah mendukungnya untuk mencabut dukungan agar tidak dinonaktifkan dari jabatannya.
Hal itu disampaikan Bamsoet merespons penonaktifan sejumlah ketua DPD II Partai Golkar atas arahan dari DPP Partai Golkar lantaran telah mendukungnya.
"Saya lebih memilih dia mencabut dukungan dari saya yang penting mereka selamat," kata Bamsoet kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).
Ketua DPR RI ini menyesalkan tindakan DPP yang menonaktifkan sejumlah Ketua DPD II. Seharusnya, kata Bamsoet, DPP melindungi kepengurusan di DPD bukan malah memecat orang yang berbeda pendapat.
"DPP itu melindungi kepengurusan daerah di bawahnya dan melakukan pembinaan bukan pembinasaan," ujarnya.
Menurut Bamsoet, dalam kurun waktu 6 bulan sebelum Musyawarah Nasional (Munas), tidak boleh ada pejabat Plt, karena Plt tidak memiliki suara. Namun terkait itu dia akan mengeceknya lebih lanjut.
"Nanti saya cek di PO (peraturan organisasi) apakah bunyinya, tetapi memang kalau ada upaya-upaya Plt untuk merepresi kepada daerah itu ya sangat disesalkan," pungkasnya.
BACA JUGA: PKS: Tak Elok Gerindra Mangkir Saat Rapat Paripurna Pemilihan Wagub
UNS Surakarta Terima 3.361 Mahasiswa di Jalur SBMPTN 2019
Sebelumnya, mantan Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Aziz Samual mengatakan sebanyak 10 Ketua DPD tingkat II Partai Golkar yang ada di Maluku dinonaktifkan dari jabatannya atas arahan dari DPP Partai Golkar. Menurutnya, penonaktifkan itu terkait dengan dukungan mereka terhadap pencalonan Bamsoet.
"Itu benar (penonaktifan). Berhubungan erat karena 10 DPD yang mendukung Bamsoet itu ," kata Aziz saat dihubungi, Rabu (10/7).
Sepuluh Ketua DPD tingkat II yang dinonaktifkan itu diantaranya Ketua DPD Kota Ambon, Kabupaten Tual, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Aru.(Pon)
