Bambang Widjojanto Pernah Jadi Tersangka di MK, Begini Komentar Yusril
Ketua Tim Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Yusril Ihza Mahendra, Arsul Sani dan Ade Irfan Pulungan di MK. Foto: MP/Kanugrahan
Merahputih.com - Ketua Tim Advokasi Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra enggan mengomentari rekam jejak Bambang Widjojanto yang pernah menjadi tersangka kasus pengerahan saksi palsu di Mahkamah Konstitusi.
Yusril hanya berbaik sangka kepada Ketua Advokasi Prabowo-Sandi itu.
"Kami hanya berbaik sangka saja. Jadi, siapapun advokat yang diajukan pak Prabowo dan pak Sandi, insyaallah kami tak akan persoalkan, tak akan kami pertanyakan. Kami terima apa adanya," kata Yusril di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (27/5).
Yusril melanjutkan, jika ada yang mau mempermasalhkan, hal itu tak masalah. "Kalau kami menghormati. Sesama advokat dan sejawat, kami tak mempermasalahkannya," imbuh Yusril.
Sementara itu, terkait dengan adanya aksi massa saat persidangan nanti, Yusril mengaku tak masalah.
"Kalau aksi massa kan urusan polisi. Insyaalah aman-aman aja. Kan udah biasa aja saat Pilkada juga sudah sering ada demo," pungkasnya.
Bambang pernah dijadikan sebagai tersangka kasus pemberian keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi. Keterangan di Mahkamah Konstitusi itu terkait Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 2010.
Saat itu, Bambang menjadi penasihat hukum Bupati Kota Waringin Barat saat ini, Ujang Iskandar. Dalam perjalanannya, kasus itu dihentikan. Sejumlah pegiat hukum menilai kasus tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan pegiat antikorupsi.
Tindakan Bareskrim terhadap BW saat itu diduga erat berkaitan dengan penetapan calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK, meskipun status ini kemudian dibatalkan oleh hakim Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan. (Knu)
Bagikan
Berita Terkait
Menko Yusril Targetkan RPP Jabatan Polisi Aktif Terbit Akhir Bulan, Bantah Ada Penolakan dari DPR
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Prabowo Instruksikan Yusril dan Menkum Bikin UU Tangkal Propaganda Asing
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Menko Yusril: Era Hukum Pidana Kolonial Berakhir
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Direksi ASDP, Menko Yusril: Sah Secara Konstitusional
Apa Itu Rehabilitasi, Dasar Hukum dan Dampaknya Pada Terpidana, Begini Penjelasan Yusril
Menko Kumham Imipas Yusril Heran Fenomena Warga Pilih Lapor Damkar Dibanding Polisi
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP