Balada PHK Perusahaan Rintisan, SiCepat Lepas 676 Pegawai di 2024
Ilustrasi pekerja di Jakarta.(foto: Merahputih.com/Didik Setiawan)
MERAHPUTIH.COM - PERUSAHAAN rintisan SiCepat menjadi yang paling banyak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 2024. Data itu dihimpun sejak periode Januari-Juni 2024 dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) di lima wilayah kota DKI.
Kepala Disnakertransgi Jakarta Hari Nugroho mengatakan lebih dari 600 pegawai SiCepat di-PHK selama kurun waktu enam bulan. "PT Sicepat Ekspres Indonesia 676 orang," ucap Hari Nugroho dalam keterangan resminya, yang dikutip Rabu (7/8).
Perusahaan rintisan kedua yang paling banyak melakukan PHK ialah Zenius atau PT Zona Edukasi dengan jumlah 95 orang pekerja.
Baca juga:
Di posisi ketiga yakni PT Tokopedia dengan jumlah pekerja 84 orang dan posisi keempat ada Jak TV atau PT Danapati Abinaya Investama dengan jumlah pekerja yang di-PHK 70 orang.
"(Sisanya) PT Shopee Indonesia 41 orang, PT Lamudi Classified Indonesia 14 orang, PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru dua orang," ujar Hari.
Adapun jumlah keseluruhan pekerja perusahaan rintisan yang perusahaannya memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di BPJS Ketenagakerjaan dan terdampak PHK sebanyak 982 orang.(Asp)
Baca juga:
Sebanyak 32.064 Pekerja Kena Badai PHK, Terbanyak di DKI Jakarta
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Kurator Sritex Segera Lelang Aset Tanah dan Mesin, Janji Duit Buat Bayar Pesangon Buruh
Pesangon tak Kunjung Dibayar, Eks Buruh Sritex Demo di PN Niaga Semarang
Ini Penyebab Persoalan Pengangguran Usia Muda dan Terdidik Melonjak
Ekonomi Melambat, PHK Bakal Terus Terjadi di 2026
Begini Cara Laporkan PHK dan Gaji Tidak Sesuai ke Kemenaker
Kemenaker Dorong Multistrada Mengedepankan Dialog Bipartit Terkait Rencana Penyesuaian Tenaga Kerja
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan