Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Konflik Iran–Israel berkepanjangan yang bakal membuat pembengkakan subsidi BBM, diklaim dapat ditahan oleh revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 untuk membatasi pembelian BBM subsidi.
"Kalau (konflik) ini tidak berkesudahan, kan harus ada langkah yang pas. Sebetulnya kan Perpres 191 untuk mengalokasikan (subsidi) kepada yang berhak," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin di Jakarta, Jumat (19/4).
Baca juga:
Konflik Iran-Israel, DPR RI Yakin Harga BBM dan Gas Subsidi Tak Ikut Naik
Ia mengatakan, usulan revisi Perpres yang mengatur tata niaga BBM itu sudah diajukan sejak pertengahan 2022 lalu. Revisi Perpres tersebut dinilai penting oleh berbagai pihak untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi Pertalite agar tidak melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN.
Arifin menegaskan, dengan eskalasi konflik yang terjadi di Iran dan Israel, terdapat kedaruratan untuk segera menyelesaikan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
"Perpres itu akan mengurangi (beban subsidi)," kata Arifin.
Arifin mengatakan, sebelum Juni 2024 akan dilakukan pembahasan mengenai perpres tersebut, sekaligus melihat perkembangan situasi, baik situasi geopolitik, maupun harga minyak dunia.
"Kalau perangnya (Iran-Israel) enggak jadi, lihat bertenggernya harga minyak di angka berapa,” ujar Arifin.
Ia berharap, agar tidak terjadi pembahasan ulang komponen-komponen yang telah disusun, seperti mekanisme penerapan pembatasan pembelian BBM subsidi.
Mengutip Refinitiv pada Jumat (19/4/2024) pukul 09.23 WIB, harga minyak mentah acuan Brent meningkat 3,5 persen ke USD 90,14 per barel. Sementara mintak West Texas Intermediate (WTI) naik 3,61 persenn ke USD 85,80 per barel. (*)
Baca juga:
