Frengky Aruan
MerahPutih.com - Pergantian menteri di kabinet Presiden Joko Widodo menjelang akhir masa jabatannya menuai kontroversi. Salah satu yang paling disorot adalah pergantian Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia menjelang dua bulan berakhirnya masa pemerintahan.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto yakin dengan singkatnya masa kerja tersebut pembahasan program strategis Kementerian ESDM tidak akan tuntas.
“Itu (reshuffle) langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru (bekerja) dalam waktu kurang dari dua bulan,” kata Mulyanto kepada wartawan di Jakarta dikutip Selasa (20/8).
Dia menuturkan, pergantian Menteri ESDM kali ini lebih kuat pada bobot politiknya. “Pembahasan dengan DPR juga hanya tinggal satu masa sidang lagi. Jadi ini murni bersifat politis,” ujar Mulyanto.
Dia menuturkan, dari sisi perundang-undangan, di ujung masa pemerintahan ini, memiliki banyak pekerjaan rumah tersisa yang harus dituntaskan Bahlil.
Baca juga:
Prosesi Serah Terima Jabatan Menteri ESDM dari Arifin Tasrif ke Bahlil Lahadalia
Beberapa di antaranya adalah RUU EBET (energi baru dan energi terbarukan), PP KEN (Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional), dan RUU Migas (minyak dan gas bumi).
“Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti menteri. Justru akan semakin molor,” imbuh Mulyanto.
Sehingga, Reshuffle kabinet kali ini dianggap tak relevan. “Tidak perlu lah reshuffle sekarang. Presiden seperti kurang kerjaan,” terang politikus PKS ini.
Mulyanto menambahkan yang lebih perlu dilakukan Presiden saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang semrawut.
Persoalan justru terletak pada tata kelola dan tugas-fungsi kementerian terkait bidang ESDM yang tumpang tindih, antara Kementerian Investasi dengan Kementerian ESDM, bukan pada posisi menterinya. Belum lagi maraknya kasus-kasus dugaan korupsi terkait tambang ilegal timah, nikel, emas, dan lain-lain.
Juga soal tidak tepat sasaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi yang berlarut-larut. “Ini menekan anggaran negara dan masalah ketidakadilan,” tambahnya.
Mulyanto menganggap, daripada ganti menteri lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya. Bahkan, menjelang purnatugas, Pemerintah semestinya bersiap-siap pamit mundur dan memberi jalan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca juga:
Profil Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Baru dengan Harta Rp 310 M
“Tata kelola Pemerintahan harus konsisten dijalankan agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih,” pungkas Mulyanto.
Sekadar informasi, Jokowi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan pendahulunya Arifin Tasrif pada Senin (19/8). Menteri Bahlil menegaskan akan meneruskan langkah baik yang sudah dilakukan Arifin terutama terkait peningkatan lifting minyak bumi (migas).
Bahlil menegaskan akan melanjutkan langkah-langkah yang sudah dilakukan Arifin dalam melakukan optimalisasi peningkatan lifting sesuai perintah Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. (Knu)
