Bahas Kasus Korupsi, Komisi III DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Jampidsus
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Komisi III DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3).
Mayoritas fraksi di komisi hukum DPR sepakat rapat digelar tertutup. Hanya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat yang tidak setuju rapat digelar tertutup.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) ini, Komisi III akan mendengarkan penjelasan Jampidsus soal penanganan perkara-perkara korupsi yang menarik perhatian publik.
"Kita putuskan rapat tertutup ya?," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR Momammad Rano Alfath yang memimpin rapat tersebut.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Baca juga:
Alasan 300 WNA Dihukum Mati Belum Dieksekusi Kejaksaan Agung
Mulanya, Rano mengatakan, rapat hari ini tindak lanjut dari rapat sebelumnya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kejagung.
"Hari ini, kita ingin lebih dalam lagi, dalam hal banyak perkara-perkara yang memang mencuri perhatian publik, menonjol dan sekarang memang menjadi pembicaraan publik yang luar biasa di penanganan yang dilakukan oleh kawan-kawan Kejaksaan Agung," katanya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu lantas mengungkapkan alasan pihaknya menggelar rapat secara tertutup dengan Jampidsus.
Menurut Rano hal itu lantaran sejumlah perkara yang dibahas masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
"Nanti kita lihat karena banyak perkara ini masih proses penyidikan dan penyelidikan. Ini nanti panjang dan lebih dalam," kata Rano. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Ungkap Sudewo sudah Dibidik Sejak 2025, sebelum OTT di Pati
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Kasus DSI Mengemuka, Anggota DPR Minta PPATK Ungkap Aliran Dana ke Kolega Manajemen
Kejagung Obrak-abrik Money Changer di Mal Mewah, Temukan Jejak 'Uang Panas' Dugaan Korupsi Ekspor POME
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan