Andika Pratama
MerahPutih.com - Mantan Ketua Dewan Pers periode 2013-2016, Bagir Manan, membeberkan ancaman yang akan diterima insan pers setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan UU MD3.
Menurut Bagir, bila insan pers telah melakukan kritikan terhadap anggota wakil rakyat dan memenuhi unsur UU MD3, hal itu bisa dipidanakan.
"Sebetulnya ketentuan-ketentuan dalam KUHP pidana atau rancangan KUHP pidana dan UU MD3 meski sudah disepakati itu ketentuannya bersifat umum kan. Artinya siapapun yang melakukann hal-hal yang memenuhi pasal itu bisa terkena (pidana)," kata Bagir di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).
Kemudian, kata Bagir, setelah UU MD2 ini disahkan akan ancam pers dalam melakukan pemberitaan, karena takut untuk mencari kebenaran.
"Kalau balancing (keseimbangan) terganggu itu, gangguan sistem demokrasi secara keseluruhan, jadi tidak boleh itu, itu inilah," kata Bagir.
Sebab, menurut Bagir, hakikat demokrasi ialah saling menjaga keseimbangan, jika ada satu yang terganggu tidak ada lagi keseimbangan.
Setelah itu, pria bertubuh gempal tersebut berkata, praktek pers itu adalah lembaga terlemah dari cabang-cabang atau dari pranata sosial. Pasalnya insan pers tak mempunyai satu struktur atau alat untuk mempertahankan diri. Karena semata-mata pers bekerja atas dasar perinsip etik.
"Jadi kalau dia dikenakan satu sangat tidak berdaya," tandasnya. (Asp)
