Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Badai PHK Startup Indonesia, Bananas Tutup Baru 10 Bulan Beroperasi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 18 Oktober 2022
Badai PHK Startup Indonesia, Bananas Tutup Baru 10 Bulan Beroperasi

Ilustrasi - Pisang termasuk buah dengan kadar serat dan karbohidrat tinggi. (Foto: Unsplash/Louis Hansel)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badai ekonomi kembali menghantam startup tanah air. Kali ini, startup e-groceries Bananas mengumumkan akan menutup layanan dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para karyawan.

Startup e-groceries yang baru mulai beroperasi sejak Januari 2022 itu mengumumkan kabar kurang baik tersebut dalam unggahan Story akun resmi instragram perusahaan @bananas.

Baca Juga

Shopee Indonesia Terpaksa PHK Karyawan, Jamin Pesangon Tambah 1 Bulan Gaji

Dalam unggahannya, Bananas menyatakan layanan yang mereka berikan sebetulnya telah berkembang dengan mantap dan cepat dari bulan ke bulan selama 10 bulan terakhir. Namun, keputusan pelik tersebut harus diambil karena kondisi keuangan.

"Dari lubuk hati, kami ingin terus melayani pelanggan setia kami. Namun setelah beroperasi selama berbulan-bulan sambil terus bereksperimen dengan berbagai bagian bisnis, kami tidak bisa melihat bagaimana unit ekonomi bisa bekerja," tulis Bananas, dikutip Selasa (18/10).

Unggahan pengumuman Bananas setop beroperasi dan PHK karyawan. Foto: Tangkapan Layar IG

Bananas juga mengumumkan akan menghentikan operasional setelah menjual sisa persediaan produknya. Terkait para pekerja yang terdampak keputusan penutupan layanan, perusahaan berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada karyawan agar bisa melewatinya dengan lancar.

"Kami bekerja dengan jaringan teman dan kolega di industri kami untuk menempatkan talenta terbaik kami yang terdampak agar memastikan bisa mendarat dengan lancar selama transisi," imbuh perusahaan.

Meski begitu, Bananas mengungkapkan keputusan yang terpaksa diambil saat akan membuat perusahaan lebih baik dan kuat di masa depan. Mereka juga menegaskan penutupan itu bukan akhir perjalanan Bananas.

Baca Juga:

90 Persen Startup Gagal Merintis, Jokowi Minta BUMN Turun Tangan

"Hari ini bukan perpisahan. Kami bersemangat untuk masa depan dan berharap bisa melayani Anda lebih baik lagi dengan inovasi baru yang akan datang," imbuh Bananas, dalam unggahannya.

Sebelum Bananas, sudah banyak startup yang menyetop layanan e-groceries atau quick commerce mereka. TaniHub sudah menutup layanan business-to-consumer mereka dan kini fokus ke pelanggan bisnis seperti hotel dan restoran.

Happy Fresh yang sempat menutup operasi mereka, kini kembali melayani konsumen di Indonesia tapi memutuskan untuk menghentikan layanan di Malaysia dan Thailand.

Begitu pula Traveloka, lewat unit bisnisnya Traveloka Mart hanya mampu beroperasi 6 bulan sebelum akhirnya ditutup. Ada lagi Startup e-groceries Brambang yang kini malah beralih menjadi e-commerce elektronik. (Asp)

Baca Juga:

Alasan Tokocrypto PHK 20 Persen Karyawan

#PHK Massal #Startup
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Dian memastikan,rasionalisasi tenaga kerja di KB Bank sendiri juga telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Indonesia
PHK Tokopedia, Ekonom Tegaskan Pekerja Paling Rentan Jadi Korban
Dalam penjelasan kepada DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan, manajemen menyebut yang terjadi yakni penataan organisasi, bukan PHK massal.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
PHK Tokopedia, Ekonom Tegaskan Pekerja Paling Rentan Jadi Korban
Indonesia
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Kemnaker mulai menelusuri isu PHK di TikTok dan Tokopedia. Hingga kini belum ada laporan resmi, sementara pemerintah masih menunggu klarifikasi dari perusahaan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Indonesia
Ribuan Pekerja Terancam PHK, Kemenaker Cari Jalan Keluar
pemerintah melakukan peninjauan (monitoring) terkait potensi dan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada beberapa sektor industri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Ribuan Pekerja Terancam PHK, Kemenaker Cari Jalan Keluar
Indonesia
Gas Industri Langka dan Mahal, 55 Ribu Pekerja Terancam PHK
Harga gas mengalami kenaikan dari 6 dolar AS kini sudah mencapai USD 23 per million metric british thermal units (MMBTU).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Gas Industri Langka dan Mahal, 55 Ribu Pekerja Terancam PHK
Indonesia
Industri Otomotif Dihantui PHK Massal, Pemerintah Cuma Bisa Meyakinkan Perusahaan
Pemerintah berkomitmen penuh mencari titik temu terbaik demi melindungi nasib para pekerja lokal
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Industri Otomotif Dihantui PHK Massal, Pemerintah Cuma Bisa Meyakinkan Perusahaan
Indonesia
Gelombang PHK Terjadi di Industri Pulau Jawa, Pemerintah Lakukan Mitigasi PHK
langkah mitigasi PHK sangat diperlukan di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Juni 2026
Gelombang PHK Terjadi di Industri Pulau Jawa, Pemerintah Lakukan Mitigasi PHK
Indonesia
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
PHK 2026 kini sudah menembus 23.470 orang. Komisi IX DPR pun mendesak hak pekerja segera dipenuhi.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
Indonesia
PHK Massal Ancam Pekerja Tambang di Kaltim, Pemprov Dorong Pemangkasan Jam Lembur
Potensi pekerja tambang yang terdampak kebijakan efisiensi atau PHK bisa mencapai 1.500 orang.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
PHK Massal Ancam Pekerja Tambang di Kaltim, Pemprov Dorong Pemangkasan Jam Lembur
Indonesia
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Kebijakan fiskal preventif perlu disiapkan untuk menahan tekanan dunia usaha agar tidak berujung pada PHK, penundaan perekrutan, maupun penurunan upah secara signifikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Bagikan