Aziz Syamsudin: Ical Masih Sah Pimpin Golkar
Ketua Umun Partai Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie Sekertaris Fraksi Bambang Soesatyo memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/3). (Foto: Antara/Akbar Nugroho)
MerahPutih Politik - Politisi Golkar Aziz Syamsudin mengklaim bahwa Aburizal Bakrie atau Ical masih sah pimpin Golkar. Hal itu ditegaskan dengan keputusan PTUN yang menunda SK Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan Ketua Umum Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono.
"Dengan adanya keputusan SK dari PTUN SK Menkum HAM yang dikeluarkan status quo, tidak berfungsi sementara waktu," kata Aziz, di DPR, Jakarta, Kamis (2/4). (Baca: Putusan Sela PTUN Tunda Pengesahan Golkar Munas Ancol)
Dengan demikian, kata Aziz, kursi ketua fraksi Golkar di DPR tetap dipegang Ade Komarudin dengan sekertasinya Bambang Soesatyo. Ia enggan berkomentar bila kubu Agung Laksono tetap memaksa untuk merebut kursi ketua fraksi Golkar di DPR.
"Kan saya tadi sudah sampaikan kepengurusan DPP partai Golkar kembali ke Ical dengan Sekjen Idrus Marham, terjemahkan sendiri kalimat saya," tegasnya.
Seperti diketahui, perebutan kursi di partai Golkar tidak hanya untuk ketua umum saja. Namun, perebutan kursi juga terjadi di fraksi Golkar DPR. (Baca: Sigma: Keputusan PTUN Jakarta Sudah Tepat)
Agus Gumiwang dari kubu Agung Laksono merasa berhak memimpin fraksi Golkar di DPR. Namun, Ade Komarudin yang juga merasa paling berhak menduduki kursi tersebut ogah menyerahkannya pada Agus. (mad)
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Idrus Marham Yakin Bahlil Setia ke Prabowo Meski Dihujat di Media Sosial
Kritik Terhadap Bahlil Lahadalia Dinilai Sudah Kebablasan dan Menyerang Personal Tanpa Berlandaskan Fakta, Golkar Siap Tempur?
Ketum Bahlil Lahadiala Bagikan 610 Ribu Paket Sembako Peringati HUT Ke-61 Partai Golkar
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Bahlil Tolak Tunduk Narasi Negatif, Golkar Klaim Publik Lebih Cerdas Menilai
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini