Audiensi dengan Keluarga Dini, DPR Pastikan Korban Dapat Haknya
Audiensi Komisi III DPR RI bersama keluarga Dini. (MP/Ponco)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebut Komisi III DPR akan berupaya semaksimal mungkin agar almarhumah Dini Sera Afrianti dan keluarganya memperoleh hak-haknya. Dasco salah satunya menyinggung hak memperoleh keadilan.
Pernyataan itu disampaikan Dasco saat mengikuti audiensi Komisi III bersama keluarga Dini di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/7).
"Kami berkomitmen bersama teman-teman di Komisi Hukum ini untuk terus mengawal sehingga korban dan keluarga korban bisa menerima hak dengan seadil-adilnya," kata Dasco.
Dasco mengungkapkan keprihatinannya terhadap keluarga korban. Ia menyampaikan DPR berjanji memantau kasus Ronald Tannur yang divonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas kematian Dini.
"Terkait polemik ketidakadilan yang diterima oleh korban dan keluarga korban, tentunya kami dari DPR akan berkomitmen untuk mengawal dan menuntaskan masalah ini," ujar Dasco.
Baca juga:
Putusan Bebas Ronald Tannur, DPR Dorong Audit Hakim Libatkan KPK
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menegaskan DPR berwenang mengawasi kinerja lembaga yudikatif.
"Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap lembaga yudikatif, kami akan melakukan hal terbaik yang akan kami bisa lakukan," imbuhnya.
Selain itu, Dasco menegaskan putusan terhadap Ronald Tannur terbilang sulit diterima akal sehat.
"Poin yang disampaikan berdasarkan visum et repertum serta putusan hakim itu sangat bertolak belakang menurut kita yang orang hukum, ini adalah hal yang tidak masuk akal," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok