Aturan Vaksinasi oleh Perusahaan Segera Keluar

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Februari 2021
Aturan Vaksinasi oleh Perusahaan Segera Keluar

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Sekretariat Presiden)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah segera menerbitkan peraturan mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara gotong royong atau vaksinasi yang dilakukan perusahaan untuk karyawannya.

"Terkait vaksin gotong royong, Menkes (Menteri Kesehatan) akan membuat Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di Jakarta, Rabu (3/4).

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 Mandiri Atau Berbayar Siapa Mau?

Vaksinasi gotong royong atau vaksinasi secara mandiri mencakup penyediaan layanan vaksinasi COVID-19 gratis oleh korporasi untuk karyawan.

Pelaksanaan vaksinasi secara gotong royong oleh perusahaan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat pelaksanaan imunisasi guna mewujudkan kekebalan komunitas terhadap COVID-19.

Pemerintah saat ini masih melaksanakan program vaksinasi COVID-19 gratis dengan sasaran prioritas tenaga kesehatan.

Kementerian Kesehatan menargetkan vaksinasi terhadap total 1,5 juta tenaga kesehatan bisa selesai akhir Februari 2021.

Setelah vaksinasi tenaga kesehatan selesai, pemerintah akan memvaksinasi 17,4 juta petugas pelayanan publik. Pada tahap selanjutnya, vaksinasi akan dilakukan pada kelompok masyarakat yang lain.

Presiden Jokowi saat divaksin. (Foto: Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi saat divaksin. (Foto: Sekretariat Presiden)

Sebelumnhya, Presiden Joko Widodo, dalam seminar daring Kompas CEO100, telah memberi sinyalemen mengenai kemungkinan dilaksanakannya vaksinasi COVID-19 secara mandiri.

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan 'Pak, bisa tidak kita vaksin mandiri?' Ini yang baru kita akan putuskan. Karena apa? Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak?" kata Presiden melalui telekonferensi video.

Bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut mengemukakan bahwa mekanisme vaksinasi COVID-19 secara mandiri harus dipersiapkan dengan baik.

"Tetapi, sekali lagi, harus kita kelola isu ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Menteri Airlangga: Vaksinasi COVID-19 Mandiri Bagi Karyawan Gratis

#COVID-19 #Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko Perekonomian Harap ICA-CEPA Lipat Gandakan Nilai Dagang Indonesia-Kanada
Kerja sama ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk ekspor Indonesia.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Menko Perekonomian Harap ICA-CEPA Lipat Gandakan Nilai Dagang Indonesia-Kanada
Indonesia
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Airlangga mengatakan pemerintah masih terus memantau perkembangan rupiah, baik di tengah dinamika politik domestik maupun geopolitik dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Rupiah Melemah dan Harga Minyak Melonjak, Airlangga Yakinkan Subsidi Minyak Aman Sampai Akhir Tahun
Berita
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
BSU 2026 menyasar pekerja bergaji di bawah Rp3 juta. Simak syarat penerima, nominal bantuan Rp900 ribu, dan link resmi Kemnaker.
ImanK - Selasa, 10 November 2026
BSU 2026 Terbaru: Pekerja Bergaji di Bawah Rp3 Juta Jadi Target, Cek Syarat dan Link Resminya
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Bagikan