Vaksinasi COVID-19 Mandiri Atau Berbayar Siapa Mau?

MerahPutih.com - Indonesia telah mulai melakukan vaksinasi. Vaksinasi tahap awal ini, diberikan pada tenaga kesehatan. Pemerintahpun berjanji, jika vaksinasi dilakukan gratis pada seluruh rakyat Indonesia, setelah sebelumnya, membagi dua program vaksinasi mandiri alias berbayar dan gratis.

Vaksinasi mandiri alias berbayar dianulir pemerintah sesaat sebelum vasinasi dimulai di Istana Negara, Rabu (13/1).

Tetapi, baru berjalan satu pekan vaksinasi, desakan muncul dari pengusaha yang ingin vaksinasi mandiri alias berbabayar. Desakan ini diungkapkan Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam Kompas100 CEO Forum Tahun 2021, Kamis (21/1).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Tak Bisa Menggugat Jika Vaksin COVID-19 Bermasalah

Jokowi berjanji segera memutuskan permintaan para pengusaha tersebut untuk mengizinkan program vaksinasi mandiri. Vaksin COVID-19 mandiri ini akan dilakukan oleh perusahaan bagi karyawannya.

"Karena apa? Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak. Tetapi sekali lagi, harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan," kata Jokowi.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menegaskan, regulasi program vaksinasi mandiri tengah dipersiapkan. Salah satunya, mengatur pembelian oleh sektor industri tertentu.

Juru Bicara Pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan, rencana vaksinasi COVID-19 yang dilakukan secara mandiri diupayakan di luar target sasaran vaksinasi gratis sebesar 70 persen.

Target vaksinasi COVID-19 secara gratis yang diupayakan pemerintah adalah 70 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara program vaksinasi COVID-19 secara mandiri direncanakan akan berada di luar target sasaran.

Rencana vaksinasi COVID-19 secara mandiri tersebut, tegas ia, untuk menambah jumlah sasaran yang akan divaksin, sehingga diharapkan dapat mempercepat pencapaian kekebalan komunal.

"Jadi, vaksinasi mandiri nanti akan menambah jumlah orang yang ada di populasi," katanya.

Salah satu perusahaan yang sudah memesan vaksin adalah PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang ini, memastikan akan melakukan vaksinasi COVID-19 secara mandiri kepada sekitar 30 ribu karyawan bersama keluarga mereka dan telah memesan 60 ribu dosis vaksin Shinovac.

Vice President PT Freeport Indonesia Bidang Hubungan Pemerintah Johnny Lingga kepada Antara mengatakan, vaksinasi COVID-19 akan dilakukan kepada seluruh karyawan PT Freeport Indonesia dan keluarga besar karyawan perusahaan subkontraktor saat vaksin Sinovac sudah tiba di Timika yang diperkirakan pada Maret atau April 2021.

"Nanti ketersediaan vaksinnya akan bersamaan dengan yang dikirim ke Pemda Mimika, sekitar bulan Maret atau April," jelas Jonny.

Manajemen Freeport menyambut positif keputusan pemerintah untuk memperbolehkan perusahaan-perusahaan dan badan usaha melakukan vaksinasi mandiri kepada karyawan dan komunitas internalnya agar bisa melindungi mereka dari paparan virus corona yang sangat mematikan.

"Kami akan mengusahakan agar vaksin yang didatangkan nanti mencukupi untuk kebutuhan karyawan semuanya. Untuk karyawan yang bekerja di dataran tinggi (Tembagapura dan sekitarnya) sekitar 15.000 sementara di wilayah dataran rendah diperkirakan 23.000-24.000 itu sudah termasuk anggota keluarga mereka," jelas Jonny.

Ia menambahkan, proses vaksinasi COVID-19 di lingkungan PT Freeport nantinya akan dilakukan secara mandiri oleh tenaga kesehatan yang sudah terlatih baik di RS Tembagapura, Klinik Kuala Kencana dan fasilitas kesehatan lainnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roselani mengakui, jika usulan vaksinasi mandiri diungkapkan pada Presiden usai mendapatkan vaksinasi pada 13 Januari.

Ia memastikan, jika pengusaha akan memberikan vaksinasi COVID-19 mandiri untuk karyawan secara gratis. Bahkan vaksinasi oleh pengusaha diklaim bisa menjangkau 30 juta orang dan memotong beban APBN untuk vaksinasi.

"Ini kita beri gratis ke pekerja dan bahkan ke keluarganya. Saya juga sudah bicara ke asosiasi industri, mereka siap," kata Rosan di Jakarta (23/1).

Namun, Rosan meminta juga agar swasta diberi peran untuk melakukan vaksinasi terutama bagi masyarakat yang ingin segera mendapatkan vaksin, dengan harga, jenis vaksin yang dibedakan dan ditentukan dengan vaksinasi COVID-19 pemerintah. (Asp)

Baca Juga:

BPBD Surabaya Gandeng Komunitas Transgender Cegah Penyebaran COVID-19