Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Amerika Serikat siap bekerja sama dengan penjabat Presiden Korea Choi Sang-mok dan "sangat" mendukung aliansi "kuat" dengan Seoul. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS pada hari Jumat, setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkan penjabat Presiden Han Duck-soo.
Juru bicara tersebut menyampaikan pernyataan tersebut setelah Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Choi mengambil alih jabatan menyusul pemakzulan Han, kurang dari dua minggu setelah Han mengambil alih jabatan Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan karena penerapan darurat militer yang gagal.
"Seperti yang disampaikan Sekretaris, hal terpenting adalah Republik Korea telah menunjukkan ketahanan demokrasinya, dan kami sangat mendukung rakyat Korea dalam proses ini," kata juru bicara tersebut melalui email menanggapi pertanyaan dari Kantor Berita Yonhap, dikutip dari The Korea Times, Sabtu (28/12).
"Kami telah melihatnya mengikuti proses yang ditetapkan dalam Konstitusinya secara damai, dan kami siap bekerja sama dengan Penjabat Presiden Choi dan pemerintah Korea Selatan," pejabat itu menambahkan.
Baca juga:
Plt Presiden Korea Selatan Han Duck-soo Dimakzulkan Parlemen
Selain itu, juru bicara itu menegaskan kembali komitmen Amerika terhadap aliansi bilateral. Ia mengatakan AS sangat mendukung aliansi kuat yang menyatukan kedua negara dan hal itu telah menghasilkan banyak hal selama beberapa tahun terakhir.
"Aliansi tersebut telah membuat langkah besar, dan Amerika Serikat berharap dapat bermitra dengan ROK untuk mencapai kemajuan lebih lanjut," ujarnya.
Mayor Pete Nguyen, juru bicara Pentagon, mengeluarkan pernyataan serupa.
"Kami tegaskan kembali dukungan kami terhadap Republik Korea, warga negaranya, proses demokrasinya, dan supremasi hukum. Komitmen kami terhadap Aliansi AS-ROK sangat kuat," kata Nguyen kepada Kantor Berita Yonhap melalui email.
Baca juga:
Krisis Politik Korea Selatan, Oposisi Siap Gulingkan Presiden Sementara Han Duck-soo
Yoon dimakzulkan pada 14 Desember atas penerapan darurat militer yang berlaku dalam waktu singkat. Ia akan diskors hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah akan mengembalikan atau memberhentikannya dari jabatannya. (ikh)
