APSI Medan Protes Perwal Nomor 44 Tahun 2017
Zaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 11 Oktober 2017
Pertemuan APSI Medan dan DPRD. (MP/Amsal Chaniago)
Merahputih.com - Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Dinas Pendidikan Kota Medan melakukan protes ke Wali Kota Medan terhadap penghapusan uang intensif secara sepihak yang diatur Perwal Nomor 44 Tahun 2017.
Namun, kehadiran para pengawas sekolah ini terkesan diabaikan, sehingga terjadi keributan di depan ruang komisi B di Lantai 3 DPRD Medan.
"Kami di sini diundang. Kami bukan cari ribut. Petugas-petugas ini jangan main fisik kalian. Keluar kalian, jangan sembunyi-sembunyi. Bertanggung jawablah," kata Frengki salah satu anggota APSI.
Bukan hanya penghapusan saja, Para pengawas sekolah ini pun menyesalkan penambahan dana TPP untuk exelon 2.
"Kadis dapat tambahan Rp 40 juta sebulan. Kami kenapa dihapuskan?. Kadis ini tidak dukung dunia pendidikan, kami ini pengawas sekolah, ujung tombak," teriaknya.
Setelah keributan, para pengawas diterima Ketua Komisi B DPRD Medan, Maruli Tua Tarigan, Anggota Dewan Wong Chung Sen dan Asmui Lubis.
Dalam pertemuan tersebut, Kordinator Pengawas Sekolah Safruddin mengatakan, pihaknya memohon agar adanya revisi Perwal Nomor 44 tahun 2017 tersebut yang sangat merugikan para pengawas.
"Kami sudah menerima insentif enam tahun lebih. Ini mendasari perwal Nomor 3 tahun 2011," katanya. (*)
Berita ini ditulis berdasarkan laporan Amsal Chaniago, repoter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ikuti berita-berita menarik lainnya dari Medan dalam artikel: Nyabu, Anak Bupati Batubara Dihukum Dua Tahun Penjara
Bagikan
Berita Terkait
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ongkos Politik Jangan Dijadikan Alasan