Raden Yusuf Nayamenggala
TENTARA Angkatan Darat Amerika Serikat tak lagi bisa menggunakan TikTok pada ponsel milik pemerintah, menyusul keputusan larangan penggunaan aplikasi tersebut.
Langkah itu dilakukan karena kekhawatiran yang tengah berlangsung. Dimana aplikasi video yang dimiliki oleh perusahaan ByteDance yang berbasis di Beijing. Dikhawatirkan bisa membahayakan keamanan nasional, atau digunakan untuk memengaruhi serta mengawasi warga Amerika.
Mengenai hal itu, juru bicara Angkatan Darat Letnan Kolonel Robin Ochoa pun angkat bicara. Dia menyebut jika TikTok sebagai suatu ancaman.
"Ini dianggap sebagai ancaman dunia maya," ujar Letnan Kolonel Robin Ochoa pada military.com seperti yang dikutip dari laman The Verge.
Baca Juga:
ByteDance Bantah Rumor TikTok Ingin Dijual Karena Tekanan AS
Kabar tersebut mencuat karena sebelum adanya pelarangan, tentara dilaporkan menggunakan TikTok untuk merekrut anggota.
Mengenai hal itu Angkatan Laut dan Departemen Pertahanan juga memberikan peringatan larangan TikTok pada awal bulan ini.
Angkatan Laut sebelumya mengatakan pada para anggotanya, untuk tak menggunakan aplikasi tersebut, dan menghapusnya dari perangkat yang dikeluarkan pemerintah jika sudah diinstal.
Departemen Pertahanan AS juga menginstruksikan kepada karyawannya untuk mewaspadai aplikasi yang di download, memantau telepon untuk pesan-pesan mencurigakan dan tak diminta.
Saat ini TikTok sendiri telah di bawah pengawasan dari komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS). Hal itu usai anggota perlemen menyerukan penyelidikan di bulan Oktober, untuk melihat apakah pemerintah Tiongkok bisa mengumpulkan data pengguna atau mengontrol konten yang dibagikan.
Baca Juga:
Senator Tom Cotton (R-Arkansas) dan Senator Chuck Schumer (D-New York), mengungkapkan TikTok memiliki potensi menjadi mata-mata dalam pemilihan umum, serta untuk membungkam para pengunjuk rasa Hong Kong.
CFIUS juga mempertimbangkan, apakah ByteDAnce akan dipaksa untuk melakukan divestasi di Musical.ly, aplikasi yang diperolehnya pada tahun 2017 yang merupakan titik tolak bagi TikTok.
Pihak TikTok mengatakan dalam penyataanya pada Oktober lalu, bahwa mereka tak menghapus konten karena diminta untuk melakukannya oleh pemerintah tiongkok, dan tak akan melakukannya di masa depan.
Bahkan TikTok menambahkan jika mereka menyimpan data pengguna Amerika Serikat di Amerika Serikat dengan cadangan di Singapura, sehingga tidak tunduk pada hukum Tiongkok.
ByteDance poon menepis laporan dari Bloomberg pada 23 Desember lalu, yang menuduh bahwa mereka tengah menjajaki penjualan sahamnya di TikTok menyusul banyaknya tekanan dari Amerika Serikat. (Ryn)
Baca Juga:
Instagram Punya Fitur Baru, Bisa Unggah Banyak Foto dalam Satu Story
