Headline

Apakah PK Ahok Dikabulkan, Begini Jawaban Mahfud MD

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 26 Februari 2018
Apakah PK Ahok Dikabulkan, Begini Jawaban Mahfud MD

Mahfud MD saat acara Puncak Peringatan Sewindu Haul Gus Dur. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Apakah PK Ahok bakal dikabulkan?

Pada 2 Februari, lewat melalui kuasa hukum Josefina Syukur dan Fify Lety Indra, mantan Gubernur DKI itu mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan kasus penodaan agama.

PK Ahok menarik perhatian publik tanah air. PK Ahok juga menarik perhatian dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Guru Besar Fakultas Hukum UII yang terkenal aktif di media sosial itu menanggapi PK Ahok melalui Twitter menjawab pertanyaan salah satu warganet.

"Prof @mohmahfudmd (Mahfud MD) mohon pendapatnya tentang PK yg diajukan oleh Pak @basuki_btp (Ahok), apakah salah jika pak Ahok mengajukan PK? Terima kasih," tanyak akun @Ayip25666605.

Pertanyaan itu langsung dijawab Mahfud. Mahfud berpendapat bahwa apa yang ditanyakan oleh follower-nya itu merupakan wewenang dari hakim.

"Nanti akan dijawab oleh Pengadilan. Tunggu saja, itu porsinya hakim," jawab Mahfud MD.

Adapun Putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan Peninjauan kembali adalah Putusan Pengadian Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Sebelumnya, Ahok divonis 2 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal penodaan agama melalui isi pidatonya di Kepulauan Seribu yang diunggah Buni Yani.

Pengacara Basuki Tjahaja Purnama, Josefina Agatha Syukur menyebut ada dugaan kekhilafan hakim saat memutus perkara kasus penodaan agama kliennya. Oleh sebab itu, kata dia, Ahok mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.

"Kekhilafan itu macem macem. Cuma saya gak hafal. Atau pertimbangannya sesuai dengan fakta atau tidak. Misal faktanya begini tapi begini. Kalau ada peluang itu kenapa kita gak gunakan," ujar Josefina di Pengadilan Negeri (PN)Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/2). (*)

#Basuki Tjahaja Purnama #Mahfud MD
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
SMRC Rilis Survei Opinion Leader 2026, Mahfud MD dan Dedi Mulyadi Jadi Sorotan
SMRC merilis Opinion Leaders Survey September 2026, libatkan 200 akademisi dan jurnalis untuk menilai sejumlah tokoh nasional berdasarkan indikator kepemimpinan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Oktober 2026
SMRC Rilis Survei Opinion Leader 2026, Mahfud MD dan Dedi Mulyadi Jadi Sorotan
Berita
MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul
Putusan MK ijazah Gibran dibacakan 6 Oktober 2026. Mahfud MD dan Zainal Arifin Mochtar membeberkan sejumlah kemungkinan putusan.
ImanK - Selasa, 06 Oktober 2026
MK Putus Perkara Ijazah Gibran, Ini 5 Skenario yang Muncul
Indonesia
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
KPK buka suara soal usulan Mahfud MD ambil alih kasus Febrie Adriansyah. KPK masih memantau penyidikan.
Soffi Amira - Senin, 13 Juli 2026
KPK Buka Suara soal Usulan Mahfud MD Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Masih Pantau Penyidikan
Indonesia
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Aada produk hukum yang baik dan ada pula yang buruk, bergantung pada apakah proses pembentukannya mengikuti prinsip-prinsip pembentukan hukum yang benar.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Juli 2026
Aparat Hukum Diduga Korupsi, Mahfud Dorong Pembenahan Menyeluruh Sistem Hukum
Indonesia
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Mahfud MD Soroti Mark Up Anggaran
Mahfud MD menyoroti persoalan klasik yang menghantui birokrasi Indonesia, yakni kebocoran anggaran.
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Mahfud MD Soroti Mark Up Anggaran
Indonesia
Mahfud MD Dorong RUU Pemilu Rampung 2027, Puan: tak Perlu Terburu-buru
Proses legislasi perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari publik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 Maret 2026
Mahfud MD Dorong RUU Pemilu Rampung 2027, Puan: tak Perlu Terburu-buru
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Mahfud MD menilai materi stand-up comedy Pandji Pragiwaksono dalam 'Mens Rea' tidak dapat dihukum dengan KUHP baru karena tidak berlaku surut.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Mahfud MD Bela Pandji Pragiwaksono: Tidak Bisa Dijerat KUHP Baru
Bagikan