Antisipasi Aksi 25 November, Polri Kerahkan 18 Ribu Personel

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 24 November 2016
 Antisipasi Aksi 25 November, Polri Kerahkan 18 Ribu Personel

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jendral Boy Rafli Amar (Foto: Divisi Humas Mabes Polri)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Pihak kepolisian Republik Indonesia belum menerima surat pemberitahuan adanya unjuk rasa yang akan digelar Jumat besok (25/11). Hal teraebut diutarakan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jendral Boy Rafli Amar.

"Sampai hari ini kami (Polri) belum ada surat pemberitahuan untuk unjuk rasa besok," kata Boy di Adityawarman, Jakarta Selatan, Kamis (24/11).

Meski begitu, lanjut Boy, pihak kepolisian tetap mengantisipasi adanya unjuk rasa besok. Sejumlah persiapan pun dilakukan meski belum mendapat surat pemberitahuan unjuk rasa.

"Kalaupun besok ada (unjuk rasa), kita (Polri) sudah siap. Dari kepolisian sudah melaksanakan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan pengamanan unjuk rasa besok," paparnya.

Boy mengatakan, personil kepolisian yang sudah siap siaga berjumlah sama dengan pengamanan aksi 4 November lalu. Estimasi kekuatan personil yang disiapkan sekitar 18 ribu personil.

"Jumlah personil yang disiagakan kurang lebih sama seperti 4 November. Estimasi kurang lebih sekitar 18 ribu," tutup Boy.

Mantan Kapolda Banten ini menerangkan, pengamanan pelaksanaan unjuk rasa merupakan kewajiban aparat Kepolisian dalam melakukan pelayanan publik. Hal itu sesuai yang telah diatur didalam Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.

Boy mengatakan, personil kepolisian sudah siap siaga jika unjuk rasa digelar Jumat besok 25 November. Dia menyebut, estimasi kekuatan personil yang disiapkan ada sekitar 18 ribu personil.

"Jumlah personil yang disiagakan kurang lebih sama. Estimasi kurang lebih sekitar 18 ribu," ujarnya.(Yni)

BACA JUGA:

  1. Wakil Ketua Komite I DPD RI: Aksi 25 November Jangan Sampai Nodai Demo Damai 411
  2. Aksi 25 November, Din Syamsuddin: Simpan Dulu Energinya
  3. Takut Ditunggangi Kepentingan Tertentu, Rachmawati Kawal Aksi 25 November
  4. Respon Aksi 25 November, Rachmawati Kumpulkan Tokoh Nasionalis
  5. Seruan Kebangsaan Prabowo Subianto Pasca Demo 4 November
#Polri #Aksi Bela Islam III #Aksi 25 November
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan