Anti Pancasila, Sejumlah Ormas Bakal Dibubarkan Pemerintah

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 12 Agustus 2017
Anti Pancasila, Sejumlah Ormas Bakal Dibubarkan Pemerintah

Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) menyampaikan pandangan ketika menjadi pembicara pada diskusi publik di Jakarta, Sabtu (12/8) (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemerintah berencana akan kembali membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sedang melakukan proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan tersebut.

"Berdasar laporan-laporan di daerah, ada beberapa ormas kecil tapi cukup punya nama (yang bertentangan dengan Pancasila)," ujar Tjahjo di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8).

Tjahjo enggan merinci lebih detail mengenai nama dan jumlah ormas yang akan ditindak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Karena untuk memutuskan ormas ini layak dibubarkan atau tidak, kami harus punya bukti yang kuat. Seperti HTI, sudah 10 tahun (eksis), tapi Kemendagri baru meneliti ormas ini dua tahun belakangan. Kan kurang bisa mengklarifikasi, apakah ada video lain, data tertulis atau fotonya," bebernya.

Namun, mantan Sekjen PDI Perjuangan ini memastikan bahwa ormas-ormas ini merupakan ormas yang ruang lingkupnya di daerah saja. Selain itu, ia juga mengklaim telah melibatkan beberapa tokoh masyarakat dan agama untuk mendiskusikan hal ini.

"Campur, antara (anti) Pancasila dan anarkis. Kalau mengganggu ketertiban kan langsung ditangani kepolisian. Tunggu aja tanggal mainnya, ormas kecil yang pasti," ungkapnya.

"(Pembubaran) tidak dalam waktu dekat, tapi sudah diketahui. Tapi ormas yg dibubarkan tidak sebatas ormas agama lho, ormas sosial dan radikal pun bisa termasuk," pungkas Tjahjo Kumolo.(Pon)

#Ormas Radikal #Perppu Ormas #Ormas #Pancasila #Kemendagri #Tjahjo Kumolo
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kemendagri Telusuri Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana
Pentingnya transparansi terkait keberangkatan umrah rombongan Mirwan MS dalam proses pemeriksaan yang dilakukan tim inspektorat jenderal Kemendagri
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Kemendagri Telusuri Sumber Biaya Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Bencana
Indonesia
RUU BPIP Resmi Jadi Inisiatif DPR, Lembaga Itu Bakal Lebih Kuat
Dalam rapat yang pimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Senin (8/12), delapan fraksi menyampaikan pandangan fraksinya masing-masing terkait RUU BPIP.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
RUU BPIP Resmi Jadi Inisiatif DPR, Lembaga Itu Bakal Lebih Kuat
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Anak Buahnya Ikut Terseret Diperiksa
Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap Bupati Mirwan, tetapi juga aparatur terkait lainnya di Pemkab Aceh Selatan.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Bencana, Anak Buahnya Ikut Terseret Diperiksa
Indonesia
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Wamendagri Bima Arya menilai Bupati Aceh Selatan Mirwan MS membuat kesalahan fatal karena pergi umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Mirwan MS dalam Pemeriksaan, Wamendagri: Kepala Daerah Tak Boleh Tinggalkan Tugas Saat Bencana
Indonesia
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Kemendagri akan memeriksa Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang umrah saat wilayahnya terkena bencana. Wamendagri Bima Arya membuka kemungkinan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
Presiden Prabowo Minta Kemendagri Copot Bupati Aceh Selatan, Ini Respons Wamendagri
Indonesia
Ketua MPR Tegaskan Indonesia Tetap Ada Sampai Kiamat di Hadapan Negara Muslim
Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan kepada negara muslim dunia bahwa Indonesia akan bertahan hingga hari kiamat karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
Ketua MPR Tegaskan Indonesia Tetap Ada Sampai Kiamat di Hadapan Negara Muslim
Indonesia
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Program prioritas nasional ini akan dijalankan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri dengan kolaborasi bersama Kementerian ATR/BPN.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
60 Ribu Desa Tak Punya Aturan Jelas Batas Wilayah, Negara Targetkan 5 Ribu Beres 2029
Indonesia
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Kemendagri mencatat hanya 14,4% desa di Indonesia memiliki batas wilayah jelas alias hanya 10.909 desa dari total 75.266 desa di seluruh Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 24 November 2025
Cuma 14% Desa Indonesia Punya Perkada Batas Desa, 60 Ribu Sisanya Simpan Potensi Konflik
Indonesia
PBNU Minta BPIP Dipertahankan, Lembaganya Diperkuat
BPIP tetap dibutuhkan sebagai leading sector dalam urusan ideologi negara, meski pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
PBNU Minta BPIP Dipertahankan, Lembaganya Diperkuat
Indonesia
BPIP Punya Tugas Baru, Ambil Alih Naturalisasi Calon WNI
Pembinaan ideologi Pancasila bagi calon WNI itu merupakan tugas umum yang diberikan kepada BPIP, selain sebagai lembaga yang membantu Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
 BPIP Punya Tugas Baru, Ambil Alih Naturalisasi Calon WNI
Bagikan