Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek, Puan: Permintaan Maaf Tidak Cukup, Ini Soal Kepercayaan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 08 Agustus 2025
Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek, Puan: Permintaan Maaf Tidak Cukup, Ini Soal Kepercayaan

Kecelakaan KA.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan respons terkait permintaan maaf Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, atas insiden anjloknya KA 1 Argo Bromo Anggrek.

Menurut Puan, meskipun permintaan maaf adalah langkah awal yang baik, hal tersebut tidaklah cukup. Ia menekankan perlunya perbaikan sistem transportasi nasional secara nyata dan bukan sekadar gestur simbolis.

"Permintaan maaf itu bagus, tapi jangan berhenti di sana. Publik butuh langkah konkret untuk membenahi sistem, bukan hanya simbol empati. Jangan sampai ini hanya menjadi gimik," ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (8/8).

Baca juga:

KA Argo Bromo Anggrek Anjlok, Refund Tiket Bisa via CC121 dan Aplikasi Access by KAI, ini Caranya

Permintaan maaf Didiek Hartantyo dilakukan setelah insiden anjloknya KA 1 Argo Bromo Anggrek pada 1 Agustus lalu di Subang, yang mengakibatkan pembatalan tiket bagi 440 ribu penumpang. Akibat kejadian ini, 17 perjalanan kereta dibatalkan dan 54 perjalanan lainnya mengalami keterlambatan keesokan harinya. KAI pun bertanggung jawab dengan mengembalikan uang tiket para penumpang yang terdampak.

Puan mengapresiasi gestur Dirut KAI yang berani mengakui kesalahan tanpa menyalahkan pihak lain. Ia menilai ini sebagai contoh kepemimpinan yang baik.

"Kita butuh lebih banyak pemimpin yang berani mengakui kesalahan. Kepercayaan publik harus diperjuangkan lewat transparansi dan tanggung jawab," tambahnya.

Lebih lanjut, Puan mendesak reformasi menyeluruh di sektor transportasi. Ia menyoroti pentingnya perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP), mitigasi risiko, dan peningkatan kualitas layanan. Ia menegaskan, pembenahan sistem adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Baca juga:

Evakuasi KA Argo Bromo Anggrek Selesai, Perjalanan Kereta Api Sudah Kembali Normal

Puan juga mendorong evaluasi koordinasi antara operator dan regulator kereta api, serta modernisasi teknologi. Menurutnya, lemahnya komunikasi dan pengawasan teknis bisa menjadi sumber masalah yang fatal.

Oleh karena itu, digitalisasi dalam sistem monitoring dan pengendalian perjalanan kereta sangat penting untuk mendeteksi gangguan lebih awal dan memastikan keselamatan penumpang sebagai prioritas utama.

#Kereta Api #Kereta Anjlok #Kecelakaan Kereta #DPR #DPR RI #Ketua DPR RI #Puan Maharani #Ketua DPR Puan Maharani
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Bagikan