Anies Tak Tahu Detail Usulan Anggaran 2020, Sekda: Gubernur Langsung Tanda Tangan

MerahPutih.Com - Sekertaris Derah DKI Jakarta Saefullah mengaku Gubernur Anies Baswedan yang menandatangani langsung anggaran Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020.

Hal itu ditanya wartawan apakah Anies mengetahui besaran anggaran-anggaran yang ramai diperbincangkan publik saat ini.

Baca Juga:

Tak Hanya Anies, Rumah Dinas DPRD Bakal Direnovasi Anggarannya Rp3,6 Miliar

Sebab beberapa isu yang menjadi perbincangan publik seperti usulan kenaikan anggaran TGUPP dari Rp18,9 menjadi Rp26,5 miliar, rumah dinas Gubernur DKI sebesar Rp2,4 miliar Anies tak tahu detail usulan anggaran tersebut.

Saefullah pun berpendapat, Pemprov DKI memiliki ribuan program dan kegiatan sehingga tidak mungkin Anies meneliti anggaran secara detail.

"Ditandatangani Gubernur dong. Kegiatan kita itu jumlahnya ribuan per tahun. Satuan anggarannya mencapai puluhan ribu. Kan orang enggak bisa tahu satu per satu besaran anggaran itu," katanya saat ditemui para wartawan, Selasa (8/10).

Menurut dia, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lah yang melakukan pembahasan dan pengajuan anggaran. Meski demikian, Saefullah menuturkan, bahwa anggaran di KUA-PPAS APBD 2020 masih terus dibahas dan memungkinkan angkanya akan berubah.

"Kamu baca di KUA-PPAS kan? S nya apa?," tanya Saefullah ke salah seorang wartawan,

"Sementara, Pak," jawab wartawan tersebut.

Baca Juga:

Warga Grogol Tak Punya MCK, Politisi PDIP: Ini Sangat Memprihatinkan

"Justru itu masih harus dibahas. Justru itu, naik turunnya dalam pembahasan, rasionalisasinya seperti apa. Besaran anggaran di situ kan bukan sesuatu yang mengikat karena masih dibahas," balas Saefullah.

Dari dari pengajuan anggaran tersebut naik Rp6,9 triliun dari APBD 2019, yang ditetapkan akhir tahun lalu. Jika APBD 2019 sebesar Rp 89,08 triliun maka anggaran KUA-PPAS 2020 yang diajukan adalah Rp95,99 triliun.(Asp)

Baca Juga:

PSI Lebih Setuju Anggaran Rp2,4 M untuk Warga Grogol Ketimbang Rehab Rumah Gubernur