Warga Grogol Tak Punya MCK, Politisi PDIP: Ini Sangat Memprihatinkan

Eddy FloEddy Flo - Senin, 07 Oktober 2019
 Warga Grogol Tak Punya MCK, Politisi PDIP: Ini Sangat Memprihatinkan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sering menyatakan keberpihakan dan menghadirkan keadilan kepada warga Ibu Kota.

Tapi nyatanya, sambung Gembong, hingga kini warga Gang Sekretaris I, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat tak memiliki Mandi Cuci Kakus (MCK) sendiri.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Sementara Sebut Saat Ini Pengesahan Tatib dan AKD Paling Mendesak

"Kalau di Jakarta saja masih ada yang tidak memiliki sanitasi kan ini sangat memprihatinkan. Padahal pak Anies selalu bicara keberpihakan (pada rakyat kecil)," kata Gembong saat dokonfirmasi wartawan, Senin (7/10).

Politisi PDIP Gembong Warsono pertanyakan komitmen Anies soal keberpihakan ketika masih ada warga Grogol yang tak punya MCK
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. MP/Asropih

Mantan calon Ketua DPRD DKI ini pun mendesak Gubernur Anies untuk segera membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi warga Grogol itu. Karena hingga kini mereka terpaksa membuang limbah rumah tangga ke Kali Sekretaris.

Gembong pun menyebut kondisi itu sangat memprihatinkan. Lantaran, di tengah gemerlapnya Ibu Kota dengan berbagai gedung-gedung tinggi, masih ada penduduknya hidup tanpa memiliki septic tank.

Baca Juga:

PSI Lebih Setuju Anggaran Rp2,4 M untuk Warga Grogol Ketimbang Rehab Rumah Gubernur

Gembong menganggap wajar jika warga di kawasan Kali Sekretaris menagih janji Anies Baswedan hari ini. Sebab Gembong menuturkan, Anies pernah mengumbar janji saat kampanye Pilkada DKI 2017 lalu untuk membangun sanitasi layak di kawasan tersebut.

"Kami sendiri mendesak sesegera mungkin janjinya itu direalisasikan. Jangan menjanjikan manis ketika mau jadi (Gubernur) saja, tapi ketika sudah jadi (Gubernur) tidak segera diimplementasikan gitu," tutup Gembong.(Asp)

Baca Juga:

PDIP Bakal Tanyakan Pemprov DKI Usulan Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp2,4 Miliar

#Gembong Warsono #DPRD DKI Jakarta #Gubernur DKI Jakarta #PDI Perjuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Jakarta masuk daftar kota dengan transportasi publik terbaik, Pramono geber pembangunan MRT.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 September 2025
Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Gubernur Pramono Pamer Jakarta Tempati Peringkat 17 Kota dengan Transportasi Umum Terbaik di 2025
Jakarta jadi kota ke-17 dengan transportasi publik terbaik dunia versi survey Time Out 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Gubernur Pramono Pamer Jakarta Tempati Peringkat 17 Kota dengan Transportasi Umum Terbaik di 2025
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan