Warga Grogol Tak Punya MCK, Politisi PDIP: Ini Sangat Memprihatinkan


Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sering menyatakan keberpihakan dan menghadirkan keadilan kepada warga Ibu Kota.
Tapi nyatanya, sambung Gembong, hingga kini warga Gang Sekretaris I, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat tak memiliki Mandi Cuci Kakus (MCK) sendiri.
Baca Juga:
Ketua DPRD DKI Sementara Sebut Saat Ini Pengesahan Tatib dan AKD Paling Mendesak
"Kalau di Jakarta saja masih ada yang tidak memiliki sanitasi kan ini sangat memprihatinkan. Padahal pak Anies selalu bicara keberpihakan (pada rakyat kecil)," kata Gembong saat dokonfirmasi wartawan, Senin (7/10).

Mantan calon Ketua DPRD DKI ini pun mendesak Gubernur Anies untuk segera membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi warga Grogol itu. Karena hingga kini mereka terpaksa membuang limbah rumah tangga ke Kali Sekretaris.
Gembong pun menyebut kondisi itu sangat memprihatinkan. Lantaran, di tengah gemerlapnya Ibu Kota dengan berbagai gedung-gedung tinggi, masih ada penduduknya hidup tanpa memiliki septic tank.
Baca Juga:
PSI Lebih Setuju Anggaran Rp2,4 M untuk Warga Grogol Ketimbang Rehab Rumah Gubernur
Gembong menganggap wajar jika warga di kawasan Kali Sekretaris menagih janji Anies Baswedan hari ini. Sebab Gembong menuturkan, Anies pernah mengumbar janji saat kampanye Pilkada DKI 2017 lalu untuk membangun sanitasi layak di kawasan tersebut.
"Kami sendiri mendesak sesegera mungkin janjinya itu direalisasikan. Jangan menjanjikan manis ketika mau jadi (Gubernur) saja, tapi ketika sudah jadi (Gubernur) tidak segera diimplementasikan gitu," tutup Gembong.(Asp)
Baca Juga:
PDIP Bakal Tanyakan Pemprov DKI Usulan Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp2,4 Miliar
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Gubernur Pramono Targetkan MRT Tersambung ke Tangerang Banten dalam 5 Tahun

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

Gubernur Pramono Pamer Jakarta Tempati Peringkat 17 Kota dengan Transportasi Umum Terbaik di 2025

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
