Anies Tak Jelas Paparkan Programnya, Fraksi PDIP: Jadi Tim Sinkronisasi Buat Apa?

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 20 November 2017
Anies Tak Jelas Paparkan Programnya, Fraksi PDIP: Jadi Tim Sinkronisasi Buat Apa?

Gubernur DKI Anies Baswedan (kanan) bersama Wagub Sandiaga Uno saat Sertijab di Balai Kota. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan William Yani menyindir tim sinkronisasi yang dibentuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebelum dilantik.

Menurut Yani, dengan adanya tim tersebut kerja Anies-Sandi saat menjabat bisa dapat lebih cepat. Namun, harapan itu hilang lantaran saat ini program yang dicanangkan Anies-Sandi belum ada yang matang.

"Jadi tim sinkronisasi berbuat apa? Apa yang dilakukan dengan tim sinkronisasi itu? Sekarang konsepnya mana? Sekarang hanya kajian-kajian," kata Yani di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Pasalnya, Yani menilai penjelasan Anies Baswedan saat rapat paripurna dengan DPRD terkait soal program-program selama lima tahun ke depan belum ada yang jelas. Salah satunya soal program OK-Otrip, karena Anies tak memaparkan secara rinci guna pelaksanaan program tersebut.

"Sampai hari ini, jawaban gubernur di rapat paripurna ini semuanya belum jelas mau arahnya ke mana," tutur Yani.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menjelaskan konsep program OK-Otrip kepada para anggota DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Senin (20/11).

“Berkenaan dengan program OK-Otrip dapat saya jelaskan bahwa program ini merupakan upaya integrasi moda transportasi untuk menyediakan angkutan umum yang terjangkau bagi seluruh warga DKI Jakarta," kata Anies di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Anies mengaku, pada tahapan awal program ini diberlakukan pada angkutan umum berbasis jalan dengan trayek tetap dengan tarif Rp 5.000 untuk satu kali perjalanan.

“Walaupun berganti kendaraan angkutan umum. Diharapkan melalui program OK-Otrip masyarakat bersedia pindah moda dari kendaraan pribadi menjadi angkutan umum," jelasnya. (Asp)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Tarif OK-Otrip Rp 5.000, Anies Harap Masyarakat Pindah ke Angkutan Umum

#Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bagikan