Eddy Flo
MerahPutih.Com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa Pemprov DKI selama ini telah menjalankan proses pemilihan wali kota di Jakarta melalui pertimbangan DPRD DKI Jakarta.
Jadi menurut dia bukanlah hal yang baru mewajibkan eksekutif melapor ke DPRD DKI ketika ingin memilih wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri.
Baca Juga:
Terima Usulan Anies, DPRD DKI Sahkan Perubahan Nama Sejumlah SKPD
"Wali kota sudah selama ini. Jadi prosedurnya memang begitu ketika penunjukkan wali kota itu maka wali kota dikirimkan namanya di DPRD dibahas di komisi dipanggil kemudian ditentukan. Kewenangan tetap di eksekutif," ujar Anies dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (16/9).
Namun terkait pemilihan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang juga wajib konsultasi ke anggota Parlemen Kebon Sirih, Anies tak merespon. Menurut dia terpenting ialah direksi BUMD bisa bekerja sama dengan baik.
"Intinya selama mereka bisa kerja sama, komunikasi itu berjalan dengan baik. Karena wewenangnya beda jadi yang penting ada komunikasi untuk bisa kerja sama," jelasnya.
Seperti diketahui, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara Syarif mengungkapkan, anggota DPRD DKI ingin diberi ruang memberikan pertimbangan dalam pemilihan wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri yang akan dipilih oleh Anies.
Baca Juga:
PSI Sarankan Pin Aksesoris DPRD DKI Baru Diganti Bahan Kuningan
Atas dasar itu DPRD DKI pun mengajukan revisi terhadap Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2018, khususnya pasal mengenai ketentuan seorang gubernur DKI Jakarta saat memilih wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri.
Tak hanya wali kota, gubernur diusulkan harus melapor ke DPRD DKI bila ingin menunjuk direksi atau kepala BUMD.
"Mau ditambahkan satu lagi, itu direksi atau pimpinan BUMD," pungkas Syarif.(Asp)
Baca Juga:
Usulan 8 Poin Penyempurnaan Tatib DPRD DKI Jakarta 2019-2024
