Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak anggaran dana pengadaan pin emas senilai Rp 1,3 miliar yang akan diberikan pada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 saat pelantikan.
Menurut anggota DPRD Terpilih PSI Idris Ahmad, ada persoalan yang lebih substantif yang membutuhkan anggaran dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota legislatif. Pengadaan pin emas ini tidak berpengaruh kepada kinerja DPRD ke depan.
Baca Juga: Anggaran Pin Emas DPRD DKI Capai Rp 1,3 Miliar, Sekwan: Sesuai Aturan Permendagri
"Anggaran yang ada lebih baik digunakan ke arah yang bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat," kata Idris Ahmad melalaui keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Selsa (20/8).
Idris menegaskan, tidak ada aturan yang mewajibkan pembuatan pin yang menjadi simbol keanggotaan legislatif harus berbahan dasar emas. Ia pun menyarankan agar pin yang diberikan dapat dibuat dari bahan-bahan alternatif lain yang lebih murah.
“Bila fungsinya sebatas simbol, bahan kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah bisa menjadi alternatif selain emas. Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?" jelas Idris.
Kata Idris, PSI Jakarta juga telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) DKI Jakarta, M. Yuliadi untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI pada saat pelantikan nanti.
"Kami bersedia menggunakan pin tembaga kuningan, dan ini sudah dilakukan di daerah-daerah lain," tuturnya.
Baca Juga: Anggaran Pin Emas DPRD DKI Rp1,3 Miliar Buang-Buang Duit Rakyat
Idris juga mengingatkan pentingnya pembahasan anggaran daerah yang harus dilakukan dengan serius. Hal ini juga menjadi motivasi tersendiri bagi Idris dan anggota DPRD Terpilih PSI lainnya untuk lebih mengawasi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak substantif.
Selain itu, Idris mengajak kepada masyarakat Jakarta untuk terus memantau proses pembuatan anggaran yang sedang berlangsung. Selain APBD-P 2019 senilai Rp 86,9 triliun rupiah, ada juga pembahasan kebijakan umum anggaran APBD 2020 senilai 96 triliun rupiah yang sedang dibahas secara paralel.
Menurut dia, kedua pembahasan ini dikebut selesai hanya dalam hitungan hari menjelang akhir masa jabatan DPRD 2014-2019.
"Seharusnya isu pin emas ini dapat kajian yang mendalam sejak awal tahapan pembahasan, terlebih ini tidak tepat sasaran dan tidak berorientasi pada kepentingan umum," tutup Idris. (Asp)
Baca Juga: Mereka yang Dapat Pin Emas di Pelantikan DPRD DKI Jakarta
