Anies Pamit, Jalan Sekitar Balai Kota Jakarta Ditutup

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 16 Oktober 2022
Anies Pamit, Jalan Sekitar Balai Kota Jakarta Ditutup

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hari ini, 16 Oktober 2022 tepat lima tahun Anies menjabat sebagai gubernur di ibu kota setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 2017 silam.

Jabatan Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta bersama Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria berakhir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara "Terima Kasih Jakarta" di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (16/10).

Baca Juga:

Sambil Lesehan, Anies Sebut Pencabutan Pergub Penggusuran Lagi Diperjuangkan

Dinas Perhubungan DKI Jakarta, akan melakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar kawasan Balai Kota. Penutupan jalan tepat dilakukan depan Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan. Jakarta Pusat.

Sisi selatan ditutup pada pukul 05.00 sampai 11.00 WIB. Sementara, Jalan Medan Merdeka Selatan sisi Utara pada pukul 07.30 sampai 11.00 WIB.

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pengalihan arus lalu lintas akan dilalukan dari arah timur. Tepatnya di kawasan Tugu Tani menuju arah barat, yakni kawasan Tanah Abang.

Masyarakat yang semula melintas di Jalan Medan Merdeka Selatan akan diarahkan menuju Jalan Medan Merdeka Timur, Medan Merdeka, Medan Merdeka Utara, Medan Merdeka Barat atau Jalan Abdul Muis.

Untuk pengalihan arus dari arah barat menuju menuju timur, nantinya akan diarahkan melalui Jalan Kebon Sirih Penutupan secara situasional juga akan dilakukan di Jalan Budi Kemuliaan. Tetapi, masyarakat masih bisa melintasi Jalan Budi Kemuliaan mapun Jalan Medan Merdeka Barat.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan bersepeda dari Gelora Bung Karno (GBK) ke Balai Kota. Setelah itu, Anies akan menggelar acara perpisahan bersama dengan rakyat di kantor gubernur pada pukul 08.00 WIB.

Usai acara tersebut, Anies direncanakan akan langsung bertolak ke kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam perjalanan pulang dia berencana melewati bundaran HI untuk menyapa warga DKI Jakarta. (Knu)

Baca Juga:

Lusa Lengser Jadi Gubernur, Anies Beberes Barang di Balai Kota DKI

#Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Bagikan