Anies Minta DPRD Kebut APBD 2020, Gerindra Jawab Siap Dimulai

Wakil Ketua DPRD DKI yang juga Ketua DPD Gerindra DKI, M. Taufik. Foto: MP/Asropih
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta bakal menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sesuai target yang ditentukan 30 November 2019 mendatang.
"Kelar (pembahasan APBD 2020 pada akhir November). Minggu depan udah mulai (pembahasan)," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (15/10).
Baca Juga:
Ingin Jakarta Tenang, Anies Tak Mau Tempuh Jalur Hukum ke Denny Siregar
Politikus Gerindra tersebut juga memastikan pekan ini pihaknya bakal merampungkan pembahasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) antara lain komisi dan badan.
"Minggu ini AKD. Minggu depan udah mulai (pembahahadan APBD 2020)," ucap Taufik.
Taufik pun menyakini pembahasan APBD selesai sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu. Dengan begitu pembahasan APBD tersebut harus dikerjakan secara maraton. "Eggak lah, cukup waktunya sebulan itu, maraton aja, cukup lah," cetus dia.

Taufik menyampaikan bahwa pada tahun sebelumnya APBD 2019 pembahasan kelar selama satu bulan. Tapi, sambung dia, bila hal itu dilakukan dengan kerja keras dan serius.
"Sebulan bisa, kalau serius, sebulan atau sebulan setengah," tutupnya.
Baca Juga
Usulan 8 Poin Penyempurnaan Tatib DPRD DKI Jakarta 2019-2024
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakart, Anies Rasyid Baswedan meminta DPRD DKI mengkebut pembahasan APBD 2020. Hal itu dilakukan agar APBD tahun depan kelar sesuai dengan waktu yang ditentukan Kemendagri.
"Ya semoga kelengkapan dewan semoga bisa kita tuntas lalu pembahasan yang mendesak sebelum tanggal 30 november RAPBD 2020 harus sudah selesai itu deadline dari kementerian dalam negeri," kata Anies di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (14/10). (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
