Anies Diminta Pantau PSBB Masa Transisi, DPRD DKI: Supaya tidak Jadi New Problem
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengimbau kepada masyarakat untuk menghormati keputusan Gubernur Anies Baswedan yang telah perpanjang PSBB dengan masa transisi.
Zita juga meminta Anies untuk bertanggung jawab dampak dari PSBB masa transisi baik ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan warga dari aturan tersebut.
Baca Juga
Anies Bakal Hentikan Masa Transisi bila Ada Kasus Baru dari Kegiatan Ekonomi
"Masyarakat ingin kehidupan yang pasti, roda ekonomi harus di putar kembali, sudah saatnya transisi menuju new normal," kata Zita di Jakarta, Jumat (5/6).
Putri Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan ini mengaku paham bahwa masa transisi ini diharapkan agar roda perekonomian berputar kembali.
Dengan begitu, ia berharap segala sesuatunya dipersiapkan secara baik. Mulai dari teknis pedoman, hingga sosialisasi dan sanksi pelanggaran.
"Tentu dengan syarat pedoman di segala sektor harus siap, ekonomi, pendidikan, dan bidang lainnya. Pasar seperti apa, sekolah seperti apa. Pengawasannya seperti apa, bila itu di buka. Supaya tidak jadi new problem," jelasnya.
Baca Juga
Kapolda Metro Klaim PSBB Fase Ketiga Mampu Tekan Penyebaran Virus Corona
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang penerapan PSBB. Anies juga menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi.
"Penetapan status PSBB di Jakarta di perpanjang dan Juni sebagai transisi. Transisi menuju ketika PSBB masif menuju kondisi aman sehat produktif," kata Anies. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi