Anies Diminta Pantau PSBB Masa Transisi, DPRD DKI: Supaya tidak Jadi New Problem


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengimbau kepada masyarakat untuk menghormati keputusan Gubernur Anies Baswedan yang telah perpanjang PSBB dengan masa transisi.
Zita juga meminta Anies untuk bertanggung jawab dampak dari PSBB masa transisi baik ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan warga dari aturan tersebut.
Baca Juga
Anies Bakal Hentikan Masa Transisi bila Ada Kasus Baru dari Kegiatan Ekonomi
"Masyarakat ingin kehidupan yang pasti, roda ekonomi harus di putar kembali, sudah saatnya transisi menuju new normal," kata Zita di Jakarta, Jumat (5/6).
Putri Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan ini mengaku paham bahwa masa transisi ini diharapkan agar roda perekonomian berputar kembali.

Dengan begitu, ia berharap segala sesuatunya dipersiapkan secara baik. Mulai dari teknis pedoman, hingga sosialisasi dan sanksi pelanggaran.
"Tentu dengan syarat pedoman di segala sektor harus siap, ekonomi, pendidikan, dan bidang lainnya. Pasar seperti apa, sekolah seperti apa. Pengawasannya seperti apa, bila itu di buka. Supaya tidak jadi new problem," jelasnya.
Baca Juga
Kapolda Metro Klaim PSBB Fase Ketiga Mampu Tekan Penyebaran Virus Corona
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang penerapan PSBB. Anies juga menetapkan bulan Juni ini sebagai masa transisi.
"Penetapan status PSBB di Jakarta di perpanjang dan Juni sebagai transisi. Transisi menuju ketika PSBB masif menuju kondisi aman sehat produktif," kata Anies. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
