Anggota Komisi VI DPR Klarifikasi soal Video Viral Terima Amplop saat Rapat dengan Pertamina

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 12 Maret 2025
Anggota Komisi VI DPR Klarifikasi soal Video Viral Terima Amplop saat Rapat dengan Pertamina

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Muncul klip video rapat Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina yang menampilkan seorang anggota DPR berbatik kuning menerima amplop cokelat. Komisi VI DPR menganggap narasi yang menyertai video itu tergolong fitnah.

Pria yang dimaksud dalam potongan video itu ternyata anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat. Atas viralnya video itu, Herman Khaeron mengklarifikasinya di rapat Komisi VI DPR bersama Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk beserta anak perusahaan dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi beserta anak perusahaan pada Rabu (12/3).

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta Herman Khaeron memberikan klarifikasi soal amplop cokelat itu. Andre menyebut klarifikasi ini penting guna mencegah fitnah.

"Sebagai pimpinan Komisi VI, Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin mengklarifikasi bahwa kemarin itu viral di media sosial seakan-akan ada narasi sesat ya, bahwa dalam rapat Komisi VI dengan Pertamina kemarin ada pembagian amplop ya, waktu Pak Darmadi bicara," kata Andre dalam rapat itu.

"Waktu Pak Darmadi bicara di pojok kiri, ada bapak batik warna kuning terima amplop warna cokelat. Kan kemarin itu viral. Dan narasi ini adalah narasi sesat yang seakan-akan dibangun opininya bahwa rapat dengan Pertamina kemarin bahwa anggota Komisi VI nerima amplop," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Baca juga:

Buntut Kasus Tata Kelola Minyak, Komisi VI DPR Panggil Pertamina 12 Maret

Andre menjelaskan amplop cokelat yang diterima Herman Khaeron ialah uang surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Herman Khaeron belum mengambil uang itu sehingga baru diambil saat rapat.

"Kebetulan amplopnya belum diambil. Minggu lalu perjalanan dinasnya, baru kemarin ditandatangani dan diambil," ujar Andre.

Sedangkan Herman Khaeron mengklarifikasi video itu dengan menyinggung upaya mengganggu perjuangan melawan mafia migas. Herman menyatakan amplop yang diterimanya ketika rapat bersama Pertamina ialah uang SPPD.

"Ada sekretariat karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN DPR) yang saya juga harus bertugas di sana," ujar Herman.

"Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apa pun, saya menandatangani di sini (ruang Komisi VI) dan saya terima SPPD saya di meja sini dengan batik baju kuning," ujar Herman.

Herman mencurigai narasi sesat terhadapnya dilempar oleh 'proxy' tertentu. Herman menegaskan terus berjuang melawan mafia migas.

Baca juga:

Buntut Kasus BBM Oplosan, DPR Usul Pertamina Bagikan Pertamax Gratis

"Kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Itulah menurut saya perlawanan-perlawanan proxy terhadap kekuatan kita yang ingin memperbaiki bangsa dan negara," ujar Herman.

Sebelumnya, cuplikan video rapat Komisi VI DPR dan Pertamina yang disertai narasi mempertanyakan apakah amplop itu uang sogokan itu viral di media sosial. Rapat tersebut terjadi pada 11 Maret 2025.

Pengunggah cuplikan rapat ini menyinggung anggota DPR berbatik kuning yang menandatangani dokumen, kemudian menyimpan amplop cokelat ke bawah mejanya. (Pon)

#Komisi VI DPR #DPR RI #Pertamina
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina Gabungkan Anak Usaha Sektor Hilir, Penyaluran BBM Diklaim Bakal Efisien
Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Pertamina.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Februari 2026
 Pertamina Gabungkan Anak Usaha Sektor Hilir, Penyaluran BBM Diklaim Bakal Efisien
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Bagikan