Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Anggota Komisi VI DPR Klarifikasi soal Video Viral Terima Amplop saat Rapat dengan Pertamina

Frengky AruanFrengky Aruan - Rabu, 12 Maret 2025
Anggota Komisi VI DPR Klarifikasi soal Video Viral Terima Amplop saat Rapat dengan Pertamina

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Muncul klip video rapat Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina yang menampilkan seorang anggota DPR berbatik kuning menerima amplop cokelat. Komisi VI DPR menganggap narasi yang menyertai video itu tergolong fitnah.

Pria yang dimaksud dalam potongan video itu ternyata anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat. Atas viralnya video itu, Herman Khaeron mengklarifikasinya di rapat Komisi VI DPR bersama Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk beserta anak perusahaan dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi beserta anak perusahaan pada Rabu (12/3).

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta Herman Khaeron memberikan klarifikasi soal amplop cokelat itu. Andre menyebut klarifikasi ini penting guna mencegah fitnah.

"Sebagai pimpinan Komisi VI, Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin mengklarifikasi bahwa kemarin itu viral di media sosial seakan-akan ada narasi sesat ya, bahwa dalam rapat Komisi VI dengan Pertamina kemarin ada pembagian amplop ya, waktu Pak Darmadi bicara," kata Andre dalam rapat itu.

"Waktu Pak Darmadi bicara di pojok kiri, ada bapak batik warna kuning terima amplop warna cokelat. Kan kemarin itu viral. Dan narasi ini adalah narasi sesat yang seakan-akan dibangun opininya bahwa rapat dengan Pertamina kemarin bahwa anggota Komisi VI nerima amplop," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Baca juga:

Buntut Kasus Tata Kelola Minyak, Komisi VI DPR Panggil Pertamina 12 Maret

Andre menjelaskan amplop cokelat yang diterima Herman Khaeron ialah uang surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Herman Khaeron belum mengambil uang itu sehingga baru diambil saat rapat.

"Kebetulan amplopnya belum diambil. Minggu lalu perjalanan dinasnya, baru kemarin ditandatangani dan diambil," ujar Andre.

Sedangkan Herman Khaeron mengklarifikasi video itu dengan menyinggung upaya mengganggu perjuangan melawan mafia migas. Herman menyatakan amplop yang diterimanya ketika rapat bersama Pertamina ialah uang SPPD.

"Ada sekretariat karena saya belum mengambil SPPD di minggu lalu, saya tidak sempat karena saya pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN DPR) yang saya juga harus bertugas di sana," ujar Herman.

"Maka ya saya tidak pernah ada pemikiran jelek, tidak pernah ada berpikir apa pun, saya menandatangani di sini (ruang Komisi VI) dan saya terima SPPD saya di meja sini dengan batik baju kuning," ujar Herman.

Herman mencurigai narasi sesat terhadapnya dilempar oleh 'proxy' tertentu. Herman menegaskan terus berjuang melawan mafia migas.

Baca juga:

Buntut Kasus BBM Oplosan, DPR Usul Pertamina Bagikan Pertamax Gratis

"Kalau kemudian muncul tiba-tiba di medsos dibuatkan seolah-olah terjadi rapat dengan sesuatu hal yang disebutkan oleh mereka itu, menurut saya itu adalah fitnah yang keji. Itulah menurut saya perlawanan-perlawanan proxy terhadap kekuatan kita yang ingin memperbaiki bangsa dan negara," ujar Herman.

Sebelumnya, cuplikan video rapat Komisi VI DPR dan Pertamina yang disertai narasi mempertanyakan apakah amplop itu uang sogokan itu viral di media sosial. Rapat tersebut terjadi pada 11 Maret 2025.

Pengunggah cuplikan rapat ini menyinggung anggota DPR berbatik kuning yang menandatangani dokumen, kemudian menyimpan amplop cokelat ke bawah mejanya. (Pon)

#Komisi VI DPR #DPR RI #Pertamina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tertahan Sejak Maret, Kapal Pertamina Akhirnya Keluar dari Selat Hormuz
Keberhasilan tersebut juga merupakan buah dari dukungan dan komunikasi yang baik dengan otoritas terkait di Iran.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 Juli 2026
Tertahan Sejak Maret, Kapal Pertamina Akhirnya Keluar dari Selat Hormuz
Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Bagikan