Anggota DPRD F-PKS Kena Sanksi Partai Gegara Beda Pilihan, Gibran: Terima Kasih Atas Dukungannya

MerahPutih.com - Tensi politik di Pilwakot Solo mulai memanas setelah seorang anggota DPRD dari FPKS di DPRD, Solo, Jawa Tengah, Didik Hermawan dicopot jabatannya sebagai Sekretaris FPKS DPRD Solo, Jawa Tengah.

Pencopotan tersebut imbas dari tindakan Didik nekat memakai baju "Indonesia Raya" yang selama ini identik dengan dipakai pendukung atau relawan cawali Gibran Rakabuming Raka dalam forum rapat paripurna di DPRD Solo, Rabu (29/7)

Baca Juga

Gibran-Teguh Tebar Pesona, Kenakan Baju Seragam Politik Bergambar Naik Banteng

Kejadian tersebut mendapatkan respons dari bakal cawali Gibran dengan menegaskan apa yang dilakukan DPD PKS terhadap Didik adalah ranah internal partai lain sehingga pihaknya tidak bisa ikut campur.

"Pemberian sanksi pada dia (Didik) ranahnya iternal PKS. Biar diselesaikan secara internal partai," ujar Gibran di kantor PAC Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (31/7).

Ia mengakui memang pernah bertemu Gibran sekali dengan Didik belum lama ini. Pertemuan empat mata tersebut hanya ngobrol biasa tidak ada kaitanya politik.

"Ya ngobrol biasa, tidak pembicaraan politik Pilwakot Solo," kata Gibran.

Suami Selvi Ananda ini juga menegaskan tidak pernah ketemu dengan komunitas Kaukus Muda PKS pimpinan Didik itu. Gibran mengucapkan terima kasih atas dukungnnya dari semua pihak di Pilwakot.

"Dukungan itu akan membantu di Pilwakot Solo. Saya ucapkan terimakasih atas dukungannya (Didik)," pungkas Gibran.

Diketahui sebelumnya, DPD PKS Solo memanggil anggota DPRD dari FPKS di DPRD, Solo, Jawa Tengah, Didik Hermawan di kantor fraksi untuk dilakukan klarifikasi. Hal itu berkaitan dengan aksi Didik memakai baju pendukung Gibran saat rapat paripurna di DPRD Solo, Rabu (29/7).

Baca Juga

Berpotensi Lawan Independen di Pilwakot Solo, Begini Respon Gibran

Hasil rapat internal, Didik diberikan sanksi berupa pencopotan jabatan sebagai sekretaris Fraksi PKS DPRD Solo. Jabatan Didik digantikan oleh anggota DPRD lainnya yakni Muhadi. Sanksi berlaku selama setahun. (Ismail/Jawa Tengah)