Anggota DPRD DKI Minta Operasi Pasar Tetap Diadakan, meski Terganjal Aturan Kemendag

MerahPutih.com - Program operasi pasar dirasa mampu meringankan beban warga akibat tingginya harga minyak goreng di pasaran. Namun, pelaksanaannya kini terganjal aturan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Menurut anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Achmad Yani, masyarakat menjerit dengan harga minyak goreng. Kegiatan operasi pasar sangat dibutuhkan.

"Masyarakat merasa tertekan. Karena sudah enggak ada lagi (pilihan), dia beli yang mahal itu. Tolong, saya kira mestinya walaupun ada imbauan (larangan) jalankan saja terus, Pak. Kita berpihak pada rakyat," tutur Achmad Yani saat diskusi dengan BUMD bidang pangan di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (23/3).

Baca Juga:

Fraksi PPP Minta Penyelesaian Persoalan Minyak Goreng Tanpa Kegaduhan

Maka dari itu, politikus PKS ini meminta agar Pemprov tetap menjalankan operasi pasar untuk komoditas minyak goreng kemasan, meski sudah ada larangan dari pemerintah pusat.

Terlebih, ia mengaku, menerima banyak permintaan agar operasi pasar dilaksanakan karena harganya yang sudah meroket.

"Saya agak prihatin juga nih, kemarin saya turun di masyarakat tiap reses mereka minta, 'Pak tolong dong operasi pasar.' Masyarakat membutuhkan. Kebutuhan salah satu di antaranya minyak," papar Yani.

Baca Juga:

Moeldoko Yakin Sebentar Lagi Terjadi Keseimbangan Baru Harga Minyak Goreng

BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya sebelumnya pernah berencana melakukan operasi pasar untuk minyak goreng. Namun, rencana ini batal karena adanya surat edaran dari Kemendag.

Yani pun meminta agar Food Station dan Pemprov tak usah mengikuti aturan itu. Karena tak adanya operasi pasar, masyarakat jadi mendapatkan harga yang mahal untuk membeli minyak goreng.

Ia menilai, kebijakan Kemendag melarang operasi pasar hanya demi menguntungkan pengusaha. Karena itu, rencana mengadakan lagi operasi pasar perlu segera dibahas.

"Minyak curah mungkin buat masyarakat itu dari UMKM dan sebagainya. Tapi yang kemasan itu dari pengusaha. Kita berpihak pada rakyat. Saya kira ini perlu dikomunikasikan agar tidak terjadi kelangkaan," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

KSP Minta Pemda Turut Awasi Harga Minyak Goreng Curah