Anggota DPR : Sistem DPR Berikan Kesempatan Untuk korupsi

MerahPutih Nasional - Aksi unjuk rasa yang dilakukan Indonesia Coruption Watch (ICW) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat tadi siang membuahkan hasil. Sebab, saat aksi berlangsung, salah satu anggota DPR ikut bergabung.

Anggota DPR tersebut adalah Maman Imanulhaq yang merupakan Anggota DPR Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, dukungan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah paraktik korupsi yang menjadi penyebab hancurnya sebuah megara seperti apa yang dikatakan Mantan Presiden RI, Abdurahman Wahid.

"Seperti kata almarhum Gusdur, negara Indonesia tidak akan hancur meski diserang negara lain. Indonesia akan hancur dengan praktik korupsi didalamnya," kata Maman Imanulhaq kepada wartawan di Depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014).

Maman menjelaskan, setelah masuk kedalam Gedung DPR, pihaknya banyak menemukan kesempatan untuk dapat menyelewengkan anggaran. Untuk itu, dia sangat berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat mengawasinya agar tidak ada lagi orang yang pergi haji berkali-kali tetapi tetap melakukan praktik korupsi.

Maman pun berjanji jika dirinya dan sejumlah fraksi yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak akan berupaya menjegal kewenangan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Seidealis apapun, apabila sudah masuk dalam gedung DPR dipastikan akan tergiur korupsi karena sistemnya memudahkan untuk menjerumuskan anggota dewan untuk melakukan praktik korupsi," tegasnya.

Seperti diketahui sebelumnya,  Indonesia Coruption Watch gelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat tadi siang. Aksi tersebut sekaligus memperingati hari anti korupsi Internasional yang jatuh hari ini.

Peneliti ICW, Abdullah Dahlan mengatakan, dalam peringatan hari anti korupsi yang jatuh hari ini, pihaknya menggelar aksi teatrikal bertema Demokrasi Bebas Korupsi. Alasanya, selain banyak menemukan money politic (politik uang) dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan eksekutif pada 2014 ini, pihaknya juga ingin mengingatkan kepada anggota DPR agar jangan seperti kacang yang lupa kulitnya.

"Kami seringkali menemukan upaya-upaya penjegalan kewenangan KPK. Kami akan terus mengawasi pergerakan anggota DPR," kata Abdullah kepada wartawan didepan Gedung DPR, Selasa (9/12/2014).

Foto : dpr.go.id