Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Usulan untuk membangun gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disertai bangunan apartemen untuk para wakil rakyat kembali ramai dibahas. Patut dipertanyakan, kenapa anggota DPR bersikukuh ingin membangun Gedung DPR dan apartemen di tengah keringnya prestasi.
Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting Pangi Syarwi Chaniago, hal tersebut merupakan konsekuensi logis sikap anggota DPR yang tidak lagi berpikir dengan akal sehat..
"Presiden saja sebagai kepala negara tidak pernah membuat wacana, apalagi sampai meminta gedung atau istana baru walaupun seperti diketahui bahwa usia Istana Negara sudah sangat tua. Sedangkan DPR hampir setiap tahun merengek meminta gedung baru dengan berbagai alasan dan lagu lama kaset usang. Padahal usia gedung DPR lebih muda dibandingkan usia Istana Negara," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/8).
Pangi menambahkan, survei Global Corruption Barometer (GCB) selama Juli 2015 sampai Januari 2017, menempatkan legislatif sebagai lembaga paling korup, setidaknya selama tiga tahun terakhir.
"Hal ini bisa disebabkan dua hal. Pertama; banyaknya kasus korupsi yang melibatkan anggota legislatif di daerah (DPRD) dan pusat (DPR RI). Kedua; kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi utamanya (legislasi, anggaran, pengawasan) maupun kinerja pemberantasan korupsi di internalnya tidak maksimal," kata dia.
Alumni Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini menilai, kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) berjamaah mulai dari pimpinan sampai anggota DPR, semakin membuat citra institusi DPR terjun bebas.
"Sebutkan, apa saja yang mejadi prestasi DPR yang kamu ketahui? Hampir dominan masyarakat tidak tahu apa saja prestasi DPR, wajar masyarakat tidak puas dengan kinerja, pretasi, dan capaian DPR selama ini, karena mereka memang tidak tahu apa prestasi DPR," tandasnya.
Selain itu, sambung dia, DPR juga dipayungi citra negatif daripada citra positif. Pasalnya, selama ini masyarakat disuguhi aktivitas DPR yang suka bolos dalam setiap rapat. Dan kini meminta anggaran gedung baru DPR tanpa peduli kondisi keuangan negara dan kondisi masyarakat.
"Target Proglegnas 37 UU, namun tidak sesuai target, sangat mustahil menyelesaikan dengan sisa waktu kurang lebih 1,5 tahun. Tidak pantas penambahan anggaran DPR tahun ini menjadi Rp 5,7 triliun, di tengah makin minimnya prestasi DPR," katanya.
Ia mengimbau sebaiknya DPR lebih berkonsentrasi pada fungsi legislasi, daripada fungsi anggaran, bagaimana berupaya menghasil produk undang-undang yang berkualitas, menjawab apa yang menjadi tantangan dan permasalahan masyarakat melalui undang-undang. (Pon)
Baca berita terkait wacana pembangunan apartemen untuk DPR lainnya di: Anggota DPR Minta Apartemen, Pengamat: Saya Sulit Memahami
