Anggota DPR Minta Apartemen, Pengamat: Saya Sulit Memahami
Seorang petugas membersihkan meja pimpinan DPR. (Nugroho Gumay)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah melontarkan wacana pembangunan apartemen di lingkungan Kompleks Parlemen, Jakarta, untuk ditempati anggota DPR.
Menurut Fahri, anggota DPR sebaiknya tinggal di dekat gedung DPR sehingga tidak terhambat kemacetan saat akan bekerja. Pembangunan apartemen ini, lanjutnya, bagian dari ide perluasan Kompleks Parlemen. Rencananya, apartemen itu dibangun di lahan bekas Taman Ria.
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti angkat bicara mengenai hal tersebut. Ray mengaku sulit memahami cara berfikir anggota dewan yang dinilainya tidak realistis.
"Saya sulit juga ya memahami cara berpikir temen-temen DPR ini. Mereka sebenernya maunya apa? Dulu mau gedung, sekarang mau apartemen, nanti mau kolam renang," ujar Ray usai diskusi di Kawasan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (11/8).
Menurut Ray, bila kinerja para wakil rakyat di Senayan berbanding lurus dengan kepuasan publik, maka tidak menjadi persoalan mewacanakan ini.
"Menurut saya, pada dasarnya apartemen tidak masalah selama dibarengi kinerja dan tingkat kepuasaan rakyat yang bagus. Nah sekarang kepuasaan publik pada DPR di titik paling nadir. Jadi saya pikir, rakyat susah untuk mengerti," tandasnya.
Ray menilai, selama ini yang diperbuat oleh DPR banyak yang bertentangan dengan kemauan rakyat. Namun, disisi lain DPR menggunakan uang rakyat hanya untuk kepentingan para anggotanya.
"Seperti uang untuk Parpol, kita enggak menolak, tapi kita cuma minta dua hal. Pertama, harus dibuktikan kalau Parpol memang bekerja untuk rakyat. Kedua, uang itu bisa dipertanggung jawabkan ke rakyat," tegasnya.
"Nah ini jangan sampai kepuasaan di titik nadir, mereka minta duit. Sedangkan KPK, yang kepuasaan publiknya di titik tertinggi, minta duit mereka marahin. Terus maunya apa?," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Thomas Kukuh
Berita Terkait
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera