Anggota DPR Minta Apartemen, Pengamat: Saya Sulit Memahami

Thomas KukuhThomas Kukuh - Jumat, 11 Agustus 2017
Anggota DPR Minta Apartemen, Pengamat: Saya Sulit  Memahami

Seorang petugas membersihkan meja pimpinan DPR. (Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah melontarkan wacana pembangunan apartemen di lingkungan Kompleks Parlemen, Jakarta, untuk ditempati anggota DPR.

Menurut Fahri, anggota DPR sebaiknya tinggal di dekat gedung DPR sehingga tidak terhambat kemacetan saat akan bekerja. Pembangunan apartemen ini, lanjutnya, bagian dari ide perluasan Kompleks Parlemen. Rencananya, apartemen itu dibangun di lahan bekas Taman Ria.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti angkat bicara mengenai hal tersebut. Ray mengaku sulit memahami cara berfikir anggota dewan yang dinilainya tidak realistis.

"Saya sulit juga ya memahami cara berpikir temen-temen DPR ini. Mereka sebenernya maunya apa? Dulu mau gedung, sekarang mau apartemen, nanti mau kolam renang," ujar Ray usai diskusi di Kawasan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (11/8).

Menurut Ray, bila kinerja para wakil rakyat di Senayan berbanding lurus dengan kepuasan publik, maka tidak menjadi persoalan mewacanakan ini.

"Menurut saya, pada dasarnya apartemen tidak masalah selama dibarengi kinerja dan tingkat kepuasaan rakyat yang bagus. Nah sekarang kepuasaan publik pada DPR di titik paling nadir. Jadi saya pikir, rakyat susah untuk mengerti," tandasnya.

Ray menilai, selama ini yang diperbuat oleh DPR banyak yang bertentangan dengan kemauan rakyat. Namun, disisi lain DPR menggunakan uang rakyat hanya untuk kepentingan para anggotanya.

"Seperti uang untuk Parpol, kita enggak menolak, tapi kita cuma minta dua hal. Pertama, harus dibuktikan kalau Parpol memang bekerja untuk rakyat. Kedua, uang itu bisa dipertanggung jawabkan ke rakyat," tegasnya.

"Nah ini jangan sampai kepuasaan di titik nadir, mereka minta duit. Sedangkan KPK, yang kepuasaan publiknya di titik tertinggi, minta duit mereka marahin. Terus maunya apa?," pungkasnya. (Pon)

#DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Thomas Kukuh

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Bagikan