Anggota DPR Minta Apartemen, Pengamat: Saya Sulit Memahami

Thomas KukuhThomas Kukuh - Jumat, 11 Agustus 2017
Anggota DPR Minta Apartemen, Pengamat: Saya Sulit  Memahami

Seorang petugas membersihkan meja pimpinan DPR. (Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah melontarkan wacana pembangunan apartemen di lingkungan Kompleks Parlemen, Jakarta, untuk ditempati anggota DPR.

Menurut Fahri, anggota DPR sebaiknya tinggal di dekat gedung DPR sehingga tidak terhambat kemacetan saat akan bekerja. Pembangunan apartemen ini, lanjutnya, bagian dari ide perluasan Kompleks Parlemen. Rencananya, apartemen itu dibangun di lahan bekas Taman Ria.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti angkat bicara mengenai hal tersebut. Ray mengaku sulit memahami cara berfikir anggota dewan yang dinilainya tidak realistis.

"Saya sulit juga ya memahami cara berpikir temen-temen DPR ini. Mereka sebenernya maunya apa? Dulu mau gedung, sekarang mau apartemen, nanti mau kolam renang," ujar Ray usai diskusi di Kawasan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (11/8).

Menurut Ray, bila kinerja para wakil rakyat di Senayan berbanding lurus dengan kepuasan publik, maka tidak menjadi persoalan mewacanakan ini.

"Menurut saya, pada dasarnya apartemen tidak masalah selama dibarengi kinerja dan tingkat kepuasaan rakyat yang bagus. Nah sekarang kepuasaan publik pada DPR di titik paling nadir. Jadi saya pikir, rakyat susah untuk mengerti," tandasnya.

Ray menilai, selama ini yang diperbuat oleh DPR banyak yang bertentangan dengan kemauan rakyat. Namun, disisi lain DPR menggunakan uang rakyat hanya untuk kepentingan para anggotanya.

"Seperti uang untuk Parpol, kita enggak menolak, tapi kita cuma minta dua hal. Pertama, harus dibuktikan kalau Parpol memang bekerja untuk rakyat. Kedua, uang itu bisa dipertanggung jawabkan ke rakyat," tegasnya.

"Nah ini jangan sampai kepuasaan di titik nadir, mereka minta duit. Sedangkan KPK, yang kepuasaan publiknya di titik tertinggi, minta duit mereka marahin. Terus maunya apa?," pungkasnya. (Pon)

#DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Thomas Kukuh

Berita Terkait

Indonesia
Semua Menteri Gerindra Kumpul di Syukuran HUT Partai di DPR
Budisatrio berterima kasih kepada seluruh kader maupun tim ahli anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang sudah setia mengawal kinerja para legislator di DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Februari 2026
Semua Menteri Gerindra Kumpul di Syukuran HUT Partai di DPR
Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 06 Februari 2026
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (27/1) menetapkan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi menggantikan posisi Arief.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Berita Foto
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Februari 2026
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Berita Foto
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Korban pelanggaran HAM Saudah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Februari 2026
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Indonesia
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait dengan program prioritas pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Bagikan