Anggota DPR Minta Apartemen, Pengamat: Saya Sulit Memahami

Thomas KukuhThomas Kukuh - Jumat, 11 Agustus 2017
Anggota DPR Minta Apartemen, Pengamat: Saya Sulit  Memahami

Seorang petugas membersihkan meja pimpinan DPR. (Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah melontarkan wacana pembangunan apartemen di lingkungan Kompleks Parlemen, Jakarta, untuk ditempati anggota DPR.

Menurut Fahri, anggota DPR sebaiknya tinggal di dekat gedung DPR sehingga tidak terhambat kemacetan saat akan bekerja. Pembangunan apartemen ini, lanjutnya, bagian dari ide perluasan Kompleks Parlemen. Rencananya, apartemen itu dibangun di lahan bekas Taman Ria.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti angkat bicara mengenai hal tersebut. Ray mengaku sulit memahami cara berfikir anggota dewan yang dinilainya tidak realistis.

"Saya sulit juga ya memahami cara berpikir temen-temen DPR ini. Mereka sebenernya maunya apa? Dulu mau gedung, sekarang mau apartemen, nanti mau kolam renang," ujar Ray usai diskusi di Kawasan Wijaya, Jakarta Selatan, Jumat (11/8).

Menurut Ray, bila kinerja para wakil rakyat di Senayan berbanding lurus dengan kepuasan publik, maka tidak menjadi persoalan mewacanakan ini.

"Menurut saya, pada dasarnya apartemen tidak masalah selama dibarengi kinerja dan tingkat kepuasaan rakyat yang bagus. Nah sekarang kepuasaan publik pada DPR di titik paling nadir. Jadi saya pikir, rakyat susah untuk mengerti," tandasnya.

Ray menilai, selama ini yang diperbuat oleh DPR banyak yang bertentangan dengan kemauan rakyat. Namun, disisi lain DPR menggunakan uang rakyat hanya untuk kepentingan para anggotanya.

"Seperti uang untuk Parpol, kita enggak menolak, tapi kita cuma minta dua hal. Pertama, harus dibuktikan kalau Parpol memang bekerja untuk rakyat. Kedua, uang itu bisa dipertanggung jawabkan ke rakyat," tegasnya.

"Nah ini jangan sampai kepuasaan di titik nadir, mereka minta duit. Sedangkan KPK, yang kepuasaan publiknya di titik tertinggi, minta duit mereka marahin. Terus maunya apa?," pungkasnya. (Pon)

#DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Kecelakaan yang menimpa kapal dengan ratusan penumpang tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid (kiri) menyerahkan laporan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri 14 Memuat 53 Pasal
RUU mengamanatkan pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri  14 Memuat 53 Pasal
Indonesia
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Pemerintah didesak untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua.
Yusuf Abdillah - Minggu, 20 September 2026
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Berita Foto
Doa Bersama untuk Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Jurnalis menggelar doa bersama untuk lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 18 September 2026
Doa Bersama untuk Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Dolfie berharap, Suahasil mampu menjalankan agenda pemerintah sekaligus memperkuat langkah-langkah perbaikan ekonomi Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Bagikan