Anggota DPR Lintas Fraksi Tinjau Proyek Meikarta

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 14 Februari 2023
Anggota DPR Lintas Fraksi Tinjau Proyek Meikarta

Rombongan anggota DPR meninjau langsung ke lokasi pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (14/2). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekitar 21 anggota DPR RI dari Komisi III, Komisi V, Komisi VI dan Komisi XI, meninjau langsung proyek Meikarta yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (14/2).

Rombongan legislator Senayan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Setibanya di lokasi, mereka langsung disambut pihak Meikarta.

Baca Juga

Anak Usaha Lippo Cabut Gugatan Rp 56 Miliar ke Konsumen Meikarta

Rombongan anggota dewan dari lintas fraksi itu kemudian menuju Districk 2 untuk melihat maket pembangunan Meikarta.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memimpin rombongan anggota DPR ke proyek Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (14/2). Foto: MP/Ponco

Di sana terdapat tiga bangunan apartemen yang mangkrak. Kemudian rombongan anggota dewan menuju Districk 1 untuk melihat unit apartemen yang sudah jadi.

Dasco mengatakan, peninjauan dilakukan untuk mengetahui kondisi bangunan apartemen yang belum rampung. Hal tersebut membuat banyak konsumen merasa dibohongi dan dirugikan.

Baca Juga

Komisi VI Sebut Pihak Meikarta Lecehkan DPR

Pihak Meikarta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI kemarin, diwakili oleh Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama Indra Azwar.

Dalam rapat itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal mengatakan dua orang perwakilan dari pihak Meikarta tersebut banyak tidak mengetahui perihal runtutan masalah Meikarta.

“Kita tetap akan ke lapangan untuk mengecek lokasi di tempat dan pada masa sidang yang akan datang rasanya kita harus memanggil pengendali daripada Lippo Group yaitu pak John Riady sebagai CEO daripada Lippo karawaci tbk,” kata Hekal. (Pon)

Baca Juga

Wakil Ketua DPR soal Kasus Meikarta: Jangan Sampai Rugikan Masyarakat

#DPR RI #Sufmi Dasco Ahmad #Meikarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Sufmi Dasco Ahmad diisukan menjadi Wapres RI. Pengamat hukum, Tamil Selvan, mengatakan ada adu domba politik dalam kabar ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Bagikan