Anggota DPR Lintas Fraksi Tinjau Proyek Meikarta
Rombongan anggota DPR meninjau langsung ke lokasi pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (14/2). Foto: MP/Ponco
MerahPutih.com - Sekitar 21 anggota DPR RI dari Komisi III, Komisi V, Komisi VI dan Komisi XI, meninjau langsung proyek Meikarta yang berlokasi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (14/2).
Rombongan legislator Senayan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Setibanya di lokasi, mereka langsung disambut pihak Meikarta.
Baca Juga
Anak Usaha Lippo Cabut Gugatan Rp 56 Miliar ke Konsumen Meikarta
Rombongan anggota dewan dari lintas fraksi itu kemudian menuju Districk 2 untuk melihat maket pembangunan Meikarta.
Di sana terdapat tiga bangunan apartemen yang mangkrak. Kemudian rombongan anggota dewan menuju Districk 1 untuk melihat unit apartemen yang sudah jadi.
Dasco mengatakan, peninjauan dilakukan untuk mengetahui kondisi bangunan apartemen yang belum rampung. Hal tersebut membuat banyak konsumen merasa dibohongi dan dirugikan.
Baca Juga
Pihak Meikarta dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI kemarin, diwakili oleh Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama Indra Azwar.
Dalam rapat itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal mengatakan dua orang perwakilan dari pihak Meikarta tersebut banyak tidak mengetahui perihal runtutan masalah Meikarta.
“Kita tetap akan ke lapangan untuk mengecek lokasi di tempat dan pada masa sidang yang akan datang rasanya kita harus memanggil pengendali daripada Lippo Group yaitu pak John Riady sebagai CEO daripada Lippo karawaci tbk,” kata Hekal. (Pon)
Baca Juga
Wakil Ketua DPR soal Kasus Meikarta: Jangan Sampai Rugikan Masyarakat
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
PB XIV Purbaya Curhat ke Dasco, Nyatakan Keberatan atas SK Kemenbud dan Harapkan Persatuan Keraton Solo
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Maruarar Sirait Konsultasi ke KPK Ubah Maikarta Jadi Rusun Bersubsidi
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional