Anak Usaha Lippo Cabut Gugatan Rp 56 Miliar ke Konsumen Meikarta

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 13 Februari 2023
Anak Usaha Lippo Cabut Gugatan Rp 56 Miliar ke Konsumen Meikarta

Pekerja beraktivitas di kawasan proyek pembangunan Apartemen Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (15/10/18). ANTARA FOTO/Risky Andrianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk, Senin (13/2).

Dalam RDPU yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, ini, Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Ketut Budi Wijaya menyampaikan, pihaknya mencabut gugatan Rp 56 miliar ke konsumen.

Baca Juga

Wakil Ketua DPR soal Kasus Meikarta: Jangan Sampai Rugikan Masyarakat

"Kalau soal pencabutan tuntutan kan yang dimaksud anggota dewan. Perlu saya sampaikan, mendengar aspirasi, kami memutuskan dari board untuk mencabut tuntutan itu," kata Ketut.

Menurut Ketut, pencabutan gugatan terhadap konsumen Meikarta sudah terlaksana. Ia mengaku sudah menerima surat pencabutan gugatan tersebut pada Senin pagi.

"Dan sudah kami laksanakan, dan tadi pagi saya terima surat pencabutannya," ujarnya.

Baca Juga

Kasus Meikarta, Eks Bos Lippo Cikarang Divonis 2 Tahun Penjara

Merespons pencabutan gugatan itu, anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta ketut menunjukkan surat tersebut.

"Coba lihatkan kepada kami pak. Bapak lihatkan, coba kamera zoom itu suratnya," ujar Andre.

Menanggapi permintaan politikus Partai Gerindra itu, Ketut lantas menunjukkan foto surat yang berada di handphonenya.

"Karena terus terang pak, salah satu penyebab kami panggil itu karena ada kezaliman. Masa orang nuntut haknya bapak tuntut lagi, gitu loh," sambung Andre.

Andre mengaku geram lantaran konsumen Meikarta sudah membayar unit apartemen sejak 2019. Terlebih, surah terima unit dijanjikan pihak Meikarta pada 2019, namun hingga kini tak kunjung terlaksana.

"Masa orang sudah bayar 2017, harusnya 2019 dapat haknya. Nanyakan haknya (malah) dibawa ke pengadilan. Emangnya republik ini republik Lippo?," tegas Andre.

Sebelumnya, PT MSU menggugat belasan pembeli apartemen Meikarta secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) mengungkapkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya, dijadikan tergugat oleh PT MSU. Ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar. (Pon)

Baca Juga

Komisi VI Sebut Pihak Meikarta Lecehkan DPR

#Meikarta #Komisi VI DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pembangunan Rusun Subsidi di Kawasan Meikarta Pakai Duit Danantara
Proyek tersebut direncanakan akan menyediakan total sekitar 141.000 hunian dari tiga lokasi lahan yang telah disiapkan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
Pembangunan Rusun Subsidi di Kawasan Meikarta Pakai Duit Danantara
Indonesia
DPR Terkejut PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan Dipimpin WNA
DPR menilai posisi pimpinan PT DSI yang akan diisi oleh WNA sangat strategis karena menyangkut ekspor SDA, devisa negara, hingga masa depan industri nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Terkejut PT Danantara Sumber Daya Indonesia akan Dipimpin WNA
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 17.701 per Dolar AS, DPR Ingatkan Dampaknya Bisa Terasa hingga Desa
Anggota Komisi VI DPR RI Ida Nurlaela mengingatkan pelemahan rupiah hingga Rp17.701 per dolar AS dapat memicu kenaikan harga sembako dan menekan UMKM desa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
Rupiah Tembus Rp 17.701 per Dolar AS, DPR Ingatkan Dampaknya Bisa Terasa hingga Desa
Indonesia
Harga BBM Nonsubsidi Melonjak, DPR Kritik Kebijakan Mendadak Tanpa Sosialisasi
Komisi VI DPR menyoroti melonjaknya harga BBM nonsubsidi. Hal itu dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Harga BBM Nonsubsidi Melonjak, DPR Kritik Kebijakan Mendadak Tanpa Sosialisasi
Indonesia
Harga BBM Nonsubsidi Naik, DPR Ingatkan Ancaman ke Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
Komisi VI DPR menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi. Hal itu bisa berdampak ke ekonomi dan daya beli masyarakat.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Harga BBM Nonsubsidi Naik, DPR Ingatkan Ancaman ke Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat
Indonesia
Impor Gula Rafinasi Dinilai Kebanyakan Jalur, DPR Dorong Satu Pintu via BUMN
Komisi VI DPR menilai, bahwa impor gula rafinasi terlalu banyak jalur. Impor tersebut diusulkan melalui satu pintu via BUMN.
Soffi Amira - Kamis, 09 April 2026
Impor Gula Rafinasi Dinilai Kebanyakan Jalur, DPR Dorong Satu Pintu via BUMN
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Naik, DPR Ingatkan Jangan Bebani Rakyat
Komisi VI DPR menanggapi keputusan pemerintah untuk menaikkan harga tiket. Kebijakan itu harus diawasi agar tak membebani masyarakat.
Soffi Amira - Rabu, 08 April 2026
Harga Tiket Pesawat Naik, DPR Ingatkan Jangan Bebani Rakyat
Indonesia
DPR Minta Kenaikan Harga Tiket Pesawat Diawasi Ketat di Tengah Krisis Avtur
Krisis avtur memicu kenaikan harga tiket pesawat. DPR pun meminta pemerintah untuk mengawasi ketat kenaikan tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 08 April 2026
DPR Minta Kenaikan Harga Tiket Pesawat Diawasi Ketat di Tengah Krisis Avtur
Indonesia
DPR Dorong Revitalisasi Pelabuhan Panarukan Situbondo, Bidik Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur
Komisi VI DPR meminta Pelabuhan Panarukan direvitalisasi. Hal itu demi mendongkrak ekonomi Jawa Timur.
Soffi Amira - Sabtu, 04 April 2026
DPR Dorong Revitalisasi Pelabuhan Panarukan Situbondo, Bidik Kebangkitan Ekonomi Jawa Timur
Indonesia
DPR Ingatkan Risiko Finansial Pertamina akibat Penahanan Harga BBM
DPR mengingatkan risiko finansial Pertamina akibat kebijakan penahanan harga BBM. Pemerintah diminta transparan soal kompensasi dan subsidi energi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
DPR Ingatkan Risiko Finansial Pertamina akibat Penahanan Harga BBM
Bagikan