Anggota DPR Cecar Mendikbudristek, Tanyakan Alokasi Anggaran Pendidikan Rp 665 Triliun

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Mei 2024
Anggota DPR Cecar Mendikbudristek, Tanyakan Alokasi Anggaran Pendidikan Rp 665 Triliun

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makariem. (Foto: ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, membahas soal polemik uang kuliah tunggal (UKT), berlangsung panas.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mencecar Nadiem soal alokasi dana pendidikan 20 persen dari APBN 2024 atau sekitar Rp 660 triliun.

Nadiem diminta menjelaskan agar masyarakat tahu penggunaan anggaran yang bombastis tersebut, di tengah polemik UKT yang naik secara drastis.

"Untuk itu kami juga akan minta pemerintah menjelaskan kemana sih anggaran Rp 665 triliun itu? supaya masyarakat juga paham dan tahu apa yang dilakukan (kementerian) pendidikan untuk meredam mahalnya biaya pendidikan," kata Dede di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5).

Baca juga:

Komisi X DPR Panggil Nadiem Makariem Bahas Polemik UKT

Menurut Dede, masyarakat berpikir bahwa anggaran pendidikan murni 20 persen dari APBN yang mencapai Rp 3.300 triliun. Dengan demikian, anggaran pendidikan sebesar Rp 665 triliun.

"Kita ingin mendapat penjelasan dari Kementerian Pendidikan, asumsi di luar adalah anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. seandainya APBN kita di angka mungkin hampir Rp 3.300 triliun artinya kalau 20 persennya itu mestinya di angka Rp 665 triliun," ujarnya.

Baca juga:

Kisruh Kenaikan UKT, Legislator PDIP Minta Nadiem Tinjau Ulang Permendikbud

Namun, kata politikus Demokrat itu, setelah di-review, ternyata hanya Rp 98 triliun anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbudristek.

"Itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini," imbuhnya.

Baca juga:

MPR Khawatir Biaya UKT Naik, Target di Bidang Pendidikan Bisa Sulit Tercapai

Dede pun mengaku heran karena anggaran pendidikan yang selama ini dikelola oleh Kemendikbud hanya berkisar di Rp 98 triliun.

"Ini pun baru naik belakangan, kemarin-kemarin baru Rp 81 triliun," pungkasnya. (Pon)

#UKT #Kemendikbudristek #Nadiem Makarim #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Pantang Mundur! Nadiem Makarim Resmi Daftarkan Memori Kasasi Vonis Chromebook ke MA
Nadiem Makarim daftarkan memori kasasi ke MA terkait kasus korupsi Chromebook. Minta bebas murni & batalkan hukuman 9 tahun penjara. Simak detailnya!
Wisnu Cipto - Senin, 19 Oktober 2026
Pantang Mundur! Nadiem Makarim Resmi Daftarkan Memori Kasasi Vonis Chromebook ke MA
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Bagikan