Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Lucius Karus tak begitu yakin anggota DPR yang baru mampu mengembalikan citra buruk pendahulunya dalam waktu cepat.
Lucius berujar, parlemen sejak awal mesti tahu bahwa langkah mereka selalu diawasi. Oleh karenanya, pasca pelantikan, DPR mestinya sudah langsung mulai memperlihatkan geliat untuk langsung bekerja.
Baca Juga:
Diblokade Polisi dan TNI, BEM SI: Gedung DPR Punya Pejabat atau Rakyat?
"Jangan sampai terlalu lama berpesta merayakan pelantikan karena rakyat sudah tak sabar menunggu langkah nyata parlemen baru, mengoreksi kerja parlemen periode sebelumya yang mengubdang protes publik atas buruknya kualitas legislasi yang dilahirkan DPR," kata Lucius, Selasa (1/10).
Ia melanjutkan, mengembalikan kepercayaan publik mesti ditunjukkan dalam kualitas kerja, khususnya dalam menyikapi beberapa isu krusial dalam legislasi yang sudah disahkan DPR maupun yang akan disahkan DPR.
Sikap tegas pertama harus dibuktikan DPR atas komitmen pemberantasan korupsi.
"Kontroversi kualitas UU KPK muncul karena proses pembahasan di parlemen yang sama sekali tidak transparan. Ketidaktransparanan proses berbanding lurus dengan rendahnya kualitas hasil yang ditunjukkan melalui upaya DPR untuk melemahkan KPK sekaligus mengerdilkan misi pemberantasan korupsi," terang Lucius.
Ia melanjutkan, kepercayaan publik akan pulih jika pada isu-isu krusial terkait RUU kontroversial, DPR baru mampu melibatkan partisipasi luas masyarakat dan menjadikan masukan publik sebagai pertimbangan utama penyusunan legislasi.
"Rakyat atau publik jangan hanya ditipu oleh basa-basi seremoni sosialisasi seperti selama ini," ungkapnya.
Baca Juga:
Selain kualitas legislasi, DPR juga punya beban kerja dalam bidang pengawasan. Makin gemuknya koalisi pendukung pemerintah, hanya baik untuk kepentingan menjaga stabilitas pemerintahan. Koalisi gemuk ini punya potensi melemahkan fungsi kontrol parlemen menjadi sebagai alat stempel untuk pemerintah saja.
"Potensi parlemen baru menjadi tukang stempel makin terbuka jika DPR sebagai lembaga mengabaikan peran mereka sebagai kekuatan penyeimbang atas eksekutif," jelas Lucius.
Tentu saja, kunci utama agar parlemen bisa menjadi kekuatan penyeimbang adalah dengan mendekatkan diri kepada rakyat dan menjadi saluran untuk aspirasi warga yang luput dalam kebijakan pemerintah.
Jika DPR menjadi pendamping lidah rakyat, maka mereka bisa punya alasan untuk tetap kritis pada pemerintah sekalipun mereka merupakan bagian dari koalisi partai pendukung pemerintah.
Selain itu, fungsi anggaran juga menyediakan tugas buat DPR baru. Bagaimana memastikan anggaran tepat sasaran untuk kepentingan luas.
"Fungsi anggaran selama ini selalu dikotori dengan perilaku koruptif beberapa anggota DPR. Ini tentu saja masih sangat mungkin terjadi apalagi tuntutan akan uang banyak ini merupakan kebutuhan riil anggota dan juga parpol," ungkap Lucius.
Tuntutan akan parlemen yang modern dan kuat itu menjadi tugas bersama anggota DPR baru. Karenanya, sejak awal anggota DPR mesti sudah terbiasa menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk mendekatkan diri kepada rakyat.
"Kekuatan parlemen modern bukan pada semakin canggihnya perangkat teknologi, tetapi pada kualitas penggunaan teknologi untuk menjadikan DPR semakin dekat dengan rakyat yang diwakili," tutup Lucius.
Untuk diketahui, hari ini di kompleks parlemen sebanyak 575 anggota DPR mengucapkan sumpah jabatan sebagai wakil rakyat. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat setidaknya 56 persen dari 575 anggota dewan terpilih periode 2019-2024 merupakan petahana. Artinya, anggota dewan periode 2014-2019 masih mendominasi kursi dewan yang terhormat di DPR periode 2019-2024 ketimbang anggota yang baru. (Knu)
Baca Juga:
Jadi Ketua DPR Perempuan Pertama, Puan Maharani: Pecah Telur
