Anggaran Pembangunan Dikabarkan Diblokir, Proyek IKN di Ujung Tanduk?

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 07 Februari 2025
Anggaran Pembangunan Dikabarkan Diblokir, Proyek IKN di Ujung Tanduk?

Ilustrasi Proyek IKN. (Foto: dok. IKN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Istana Negara angkat suara terkat kabar anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan diblokir.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan maksud anggaran diblokir itu merupakan hal biasa.

"Blokir itu kan bukan karena anggarannya enggak ada kan? Anggarannya belum dibuka, jadi anggaran IKN ada di Kementerian PU dan Otorita," kata Hasan kepada wartawan di kawasan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).

Baca juga:

Raker Komisi V dan Menteri PU Bahas Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Hasan pun menegaskan, Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Infratruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah memastikan anggaran untuk pembangunan IKN dalam jangka lima tahun ke depan sudah disiapkan.

"Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya Rp 48 triliun yang sudah disebutkan, komitmen selama lima thaun ke depan," kata Hasan.

Menurut dia, Otorita IKN saat ini fokus terhadap penyelesaian pembangunan kawasan inti IKN. Dia pun memastikan, pemerintahan Prabowo bakal meneruskan pembangunan IKN.

Baca juga:

Anggaran Dipangkas, Menteri Maruarar Cari Cara Biar Subsidi Rumah Capai 220 Ribu Unit

Hal tersebut ditandai dengan rapat pembahasan progres IKN yang diikuti Presiden Prabowo, Menko AHY, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, dan Menteri PU Dody di Istana Kepresidenan Jakarta pada awal pekan ini.

“Kan IKN jalan terus itu, komitmennya kan ada kan. Baru beberapa hari lalu kok, teman teman juga meliput kan. Ada Menko Infra, Menteri PU, Kepala Otorita," kata Hasan.

Selain itu, Prabowo telah menargetkan untuk menyelesaikan pusat pemerintahan. Kemudian, disusul pembangunan gedung yudikatif dan legislatif.

"Sisanya nanti itu kan akan didorong membangun dari swasta," terangnya.

Sekedar informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diblokir. Sehingga, progres realisasinya untuk 2025 belum dapat disampaikan. (Knu)

#Anggaran Daerah #IKN Nusantara #Istana Negara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Anggota Komisi II DPR RI menyambut baik putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN menjadi 95 tahun dan meminta pemerintah segera menyiapkan regulasi turunan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
MK Putuskan HGU IKN Jadi 95 Tahun, Komisi II DPR: Harus Diikuti Regulasi yang Jelas
Indonesia
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Gowes sepeda ini digelar dengan rute Jakarta - Cirebon - Semarang - Tuban - Surabaya - Banjarmasin - Penajam- Balikpapan - IKN sepanjang 1.500 kilometer.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Puluhan Pesepeda Usia 60 Tahun ke Atas Ikut Gowes dari Jakarta ke IKN
Indonesia
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-14 dalam jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di seluruh dunia.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Indonesia
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membenarkan bahwa uang Pemprov DKI senilai Rp 14,6 triliun mengendap di bank.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
Bagikan