Anggaran Pembangunan Dikabarkan Diblokir, Proyek IKN di Ujung Tanduk?
Ilustrasi Proyek IKN. (Foto: dok. IKN)
MerahPutih.com - Istana Negara angkat suara terkat kabar anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan diblokir.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan maksud anggaran diblokir itu merupakan hal biasa.
"Blokir itu kan bukan karena anggarannya enggak ada kan? Anggarannya belum dibuka, jadi anggaran IKN ada di Kementerian PU dan Otorita," kata Hasan kepada wartawan di kawasan, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).
Baca juga:
Raker Komisi V dan Menteri PU Bahas Efisiensi Anggaran Tahun 2025
Hasan pun menegaskan, Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Infratruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah memastikan anggaran untuk pembangunan IKN dalam jangka lima tahun ke depan sudah disiapkan.
"Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya Rp 48 triliun yang sudah disebutkan, komitmen selama lima thaun ke depan," kata Hasan.
Menurut dia, Otorita IKN saat ini fokus terhadap penyelesaian pembangunan kawasan inti IKN. Dia pun memastikan, pemerintahan Prabowo bakal meneruskan pembangunan IKN.
Baca juga:
Anggaran Dipangkas, Menteri Maruarar Cari Cara Biar Subsidi Rumah Capai 220 Ribu Unit
Hal tersebut ditandai dengan rapat pembahasan progres IKN yang diikuti Presiden Prabowo, Menko AHY, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, dan Menteri PU Dody di Istana Kepresidenan Jakarta pada awal pekan ini.
“Kan IKN jalan terus itu, komitmennya kan ada kan. Baru beberapa hari lalu kok, teman teman juga meliput kan. Ada Menko Infra, Menteri PU, Kepala Otorita," kata Hasan.
Selain itu, Prabowo telah menargetkan untuk menyelesaikan pusat pemerintahan. Kemudian, disusul pembangunan gedung yudikatif dan legislatif.
"Sisanya nanti itu kan akan didorong membangun dari swasta," terangnya.
Sekedar informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap anggaran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diblokir. Sehingga, progres realisasinya untuk 2025 belum dapat disampaikan. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Soal Uang Pemprov DKI Rp 14,6 Triliun Ngendap di Bank, Pramono: 1.000 Persen Betul
Pramono tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan APBD 2026, ini Alasannya
Menkeu Purbaya Siap Kucurkan Dana ke Pemda, Bank Jakarta Kebagian Puluhan Triliun
Pemprov DKI Pangkas Perjalanan Dinas Pasca DBH Dipotong, Bagaimana Nasib KJP dan KJMU?
Leony Soroti Anggaran Tangsel, Tokoh Muda: Saatnya Duduk Bersama Cari Solusi
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Kasus Pencabutan ID Liputan Istana, DPR Tegaskan Kualitas Demokrasi Dipertaruhkan Saat Akses Jurnalis Dihalangi
Meterisasi 16 Ribu PJU Butuh Rp 60 Miliar, Pemkot Solo Terpaksa Ngutang ke Bank