Soffi Amira
MerahPutih.com - Sejumlah gubernur seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa (8/10) kemarin, mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat.
Tujuan mereka untuk menemui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dalam APBD 2026.
Namun, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tak ikut dalam pertemuan itu.
Kedatangan para gubernur ke kantor Kemenkeu terjadi setelah Purbaya menemui Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
Baca juga:
Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi
Saat itu, Pramono menyatakan telah menerima dana transfer ke Jakarta dipangkas Rp 15 triliun.
"Jadi kan kejadiannya setelah Pak Menteri Keuangan. Kalau saya, memang seperti yang saya sampaikan (sebelumnya)," kata Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/10).
"Saya akan menggunakan kesempatan ini, momentum ini, untuk alternative financing. Itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta," sambungnya.
Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta saat ini mengincar peningkatan pendapatan dari pihak swasta, mulai dari kerja sama program pembangunan, penarikan koefisiensi lantai bangunan (KLB), hingga pendanaan lainnya.
Baca juga:
Menkeu Purbaya tak Usulkan Pengganti Anggito, Pilih Urus Langsung Pajak dan Bea Cukai
"Bagaimana caranya? dengan KLB, SP3L, SLF dan macam-macam. Yang selama ini belum terkelola secara baik akan kami gunakan, termasuk kemudian kalau bisa dengan Jakarta collaboration fund, ini akan menjadi lebih baik," ucapnya.
Namun, Pramono memandang sikap para gubernur yang meminta agar dana transfer ke daerah tak jadi dipotong juga tidak bisa disalahkan.
Sebab, ia mengaku memahami betapa beratnya beban fiskal daerah bila anggaran tersebut dipangkas.
"Saya tidak menyalahkan siapa pun, termasuk para gubernur. Menurut saya, memang berat dan juga untuk Jakarta sendiri juga pasti berat," ujar Pramono.
Baca juga:
Sejumlah gubernur dari berbagai provinsi yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan keberatan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.
Hal itu terkait pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Sebagai informasi, alokasi TKD dalam RAPBN 2026 direncanakan sebesar Rp 692,995 triliun, atau menurun sekitar 24,7 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 919,9 triliun.
Artinya, terdapat pemangkasan sekitar Rp 226,9 triliun. (Asp)
