Pramono tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan APBD 2026, ini Alasannya

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Pramono tak Ikut Protes ke Menkeu Purbaya soal Pemangkasan APBD 2026, ini Alasannya

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Angung (kiri) dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (kanan). Foto: MerahPutih.com/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejumlah gubernur seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada Selasa (8/10) kemarin, mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat.

Tujuan mereka untuk menemui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memprotes pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dalam APBD 2026.

Namun, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tak ikut dalam pertemuan itu.

Kedatangan para gubernur ke kantor Kemenkeu terjadi setelah Purbaya menemui Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.

Baca juga:

Pramono Bingung Warga Ngadu Lewat Instagram usai Dicuekin JAKI, PSI: Petugas Harus Dievaluasi

Saat itu, Pramono menyatakan telah menerima dana transfer ke Jakarta dipangkas Rp 15 triliun.

"Jadi kan kejadiannya setelah Pak Menteri Keuangan. Kalau saya, memang seperti yang saya sampaikan (sebelumnya)," kata Pramono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (8/10).

"Saya akan menggunakan kesempatan ini, momentum ini, untuk alternative financing. Itu akan menjadi salah satu kata kunci untuk membangun Jakarta," sambungnya.

Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta saat ini mengincar peningkatan pendapatan dari pihak swasta, mulai dari kerja sama program pembangunan, penarikan koefisiensi lantai bangunan (KLB), hingga pendanaan lainnya.

Baca juga:

Menkeu Purbaya tak Usulkan Pengganti Anggito, Pilih Urus Langsung Pajak dan Bea Cukai

"Bagaimana caranya? dengan KLB, SP3L, SLF dan macam-macam. Yang selama ini belum terkelola secara baik akan kami gunakan, termasuk kemudian kalau bisa dengan Jakarta collaboration fund, ini akan menjadi lebih baik," ucapnya.

Namun, Pramono memandang sikap para gubernur yang meminta agar dana transfer ke daerah tak jadi dipotong juga tidak bisa disalahkan.

Sebab, ia mengaku memahami betapa beratnya beban fiskal daerah bila anggaran tersebut dipangkas.

"Saya tidak menyalahkan siapa pun, termasuk para gubernur. Menurut saya, memang berat dan juga untuk Jakarta sendiri juga pasti berat," ujar Pramono.

Baca juga:

APBD DKI Jakarta 2026 Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur Pramono akan Kurangi Kuota Rekrutmen PJLP Tahun Depan

Sejumlah gubernur dari berbagai provinsi yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan keberatan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Hal itu terkait pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Sebagai informasi, alokasi TKD dalam RAPBN 2026 direncanakan sebesar Rp 692,995 triliun, atau menurun sekitar 24,7 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 919,9 triliun.

Artinya, terdapat pemangkasan sekitar Rp 226,9 triliun. (Asp)

#Pramono Anung #APBD #Purbaya Yudhi Sadewa #Anggaran Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Negara Rugi Rp 4 T, Menkeu Purbaya Mau Gerebek Perusahaan Baja China Curangi PPN
Menkeu Purbaya masih enggan membuka nama perusahaan baja asal China nakal itu ke publik
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Negara Rugi Rp 4 T, Menkeu Purbaya Mau Gerebek Perusahaan Baja China Curangi PPN
Indonesia
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta ditolak buruh. Gubernur Pramono Anung menegaskan tidak akan memberi subsidi upah dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Indonesia
JPO Sarinah Dibangun Lagi, Pramono Pastikan Pelican Crossing Tak Ditutup
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons kritik Koalisi Pejalan Kaki terkait pembangunan JPO Sarinah. Pemprov DKI menegaskan pelican crossing tetap dibuka dan berjalan bersamaan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
JPO Sarinah Dibangun Lagi, Pramono Pastikan Pelican Crossing Tak Ditutup
Indonesia
Revitalisasi Kawasan Tua Jakarta Dimulai 2026, MRT Jadi Kunci Konektivitas
Pemprov DKI Jakarta akan menata kawasan Pasar Baru hingga Kota Tua pada 2026. Coba hidupkan kembali ekonomi, pariwisata, dan konektivitas Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Revitalisasi Kawasan Tua Jakarta Dimulai 2026, MRT Jadi Kunci Konektivitas
Indonesia
IHSG Tembus 9.000 Saat Bursa Asia Kejang-Kejang, Purbaya Sebut Investor Mulai 'Jatuh Cinta' Lagi ke Indonesia
Uniknya, penguatan IHSG terjadi di tengah tren merah bursa saham Asia dan global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
IHSG Tembus 9.000 Saat Bursa Asia Kejang-Kejang, Purbaya Sebut Investor Mulai 'Jatuh Cinta' Lagi ke Indonesia
Indonesia
PAM Jaya Bangun Gedung Sentra Pelayanan, Gubernur Pramono: Fondasi Layanan Air Jakarta Kian Kuat
Gubernur DKI Jakarta mendukung pembangunan Gedung Sentra Pelayanan PAM Jaya sebagai pusat layanan dan edukasi air.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
PAM Jaya Bangun Gedung Sentra Pelayanan, Gubernur Pramono: Fondasi Layanan Air Jakarta Kian Kuat
Indonesia
Gubernur Pramono Dorong Percepatan MRT Jakarta hingga Kota Tua, Ditargetkan Beroperasi 2029
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan MRT Jakarta Fase 2A hingga Kota Tua beroperasi pada 2029. Groundbreaking Duta Merlin segera dimulai.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Gubernur Pramono Dorong Percepatan MRT Jakarta hingga Kota Tua, Ditargetkan Beroperasi 2029
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Memohon ke Presiden Prabowo Agar Sahkan RUU Perampasan Aset dan Segera Hukum Mati Koruptor
Purbaya dikabarkan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengesahkan hukuman mati kepada koruptor. Cek kebenaran faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Memohon ke Presiden Prabowo Agar Sahkan RUU Perampasan Aset dan Segera Hukum Mati Koruptor
Indonesia
Pramono Anung Dorong PAM Jaya IPO 2027, Saham Publik Maksimal 30 Persen
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong PAM Jaya IPO pada 2027 dengan porsi saham publik maksimal 30% agar kendali layanan air tetap di tangan Pemprov.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Pramono Anung Dorong PAM Jaya IPO 2027, Saham Publik Maksimal 30 Persen
Indonesia
Pramono Anung Minta Supporter Persija dan Persib Jaga Emosi, Jangan Sampai Skor Menang Tapi Ribut
Terkait prediksi hasil pertandingan, Pramono tidak mematok skor secara spesifik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
Pramono Anung Minta Supporter Persija dan Persib Jaga Emosi, Jangan Sampai Skor Menang Tapi Ribut
Bagikan