Leony Soroti Anggaran Tangsel, Tokoh Muda: Saatnya Duduk Bersama Cari Solusi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Oktober 2025
Leony Soroti Anggaran Tangsel, Tokoh Muda: Saatnya Duduk Bersama Cari Solusi

Leony Vitria. (Foto: Instagram/leonyvh)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Artis Leony Vitria menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan dan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) yang dinilai tidak sebanding dengan alokasi untuk kesejahteraan rakyat.

Melalui akun Instagram pribadinya, Leony menyoroti kejanggalan dalam anggaran, seperti tingginya biaya konsumsi rapat dibandingkan dana perbaikan jalan, serta anggaran besar untuk alat kantor hingga suvenir.

Kritik ini bermula ketika Leony sebelumnya mengunggah video yang menyinggung beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proses balik nama rumah peninggalan ayahnya.

Menanggapi hal tersebut, Tokoh Muda Tangsel, Dadit H. Gani, menyampaikan apresiasi atas kritik yang disampaikan Leony. Namun, ia menilai sebaiknya hal itu tidak berhenti sebatas viral di media sosial, melainkan dijadikan momentum untuk berdiskusi dengan Pemkot Tangsel demi mencari solusi.

“Hal ini harus dibicarakan dan disampaikan kepada pemerintah kota serta stakeholder lainnya agar kita bisa berkolaborasi dalam mencari solusi bersama,” kata Dadit dalam keterangannya, Jumat (3/10).

Baca juga:

Polemik Pajak Balik Nama Rumah Waris Leony Vitria, Ahli Hukum Pajak: Tarif Diatur UU HKPD

Dadit menjelaskan, sebagian wilayah Tangsel memang didominasi pengembang besar. Namun, masih banyak pemukiman padat penduduk dengan fasilitas terbatas serta persoalan kompleks yang terhimpit oleh kawasan modern.

Ia mengingatkan bahwa Tangsel merupakan kota otonom baru yang lahir pada 2008 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Dengan usia baru 17 tahun, Pemkot Tangsel dihadapkan pada pekerjaan besar untuk mengejar pembangunan merata di berbagai wilayah.

“Agar gap kesenjangan antara kawasan pengembang dan pemukiman padat penduduk tidak semakin jauh dan tertinggal,” ujarnya.

Meski masih banyak yang harus dilakukan, Dadit mengapresiasi langkah Pemkot dalam merawat fasilitas dan infrastruktur di kawasan padat penduduk. Ia menilai kesenjangan sosial merupakan masalah klasik kota-kota besar, termasuk Jakarta, namun Tangsel bisa membawa perubahan secara bertahap.

“Ini tugas kita bersama untuk berkolaborasi demi kenyamanan semua,” katanya.

Baca juga:

Jika Ingin Tanah Warisan Tidak Dikenai Pajak, Begini Syaratnya

Dadit pun mendorong agar dinamika yang terjadi di Tangsel dikomunikasikan secara arif dan kolaboratif.

“Jika hanya sebatas viral dan membuat situasi tidak kondusif di tengah masyarakat, maka kita semua yang akan merugi,” ujarnya.

Menurutnya, Tangsel bukan hanya kawasan modern dengan cluster mandiri, tetapi juga pemukiman padat penduduk dengan masalah sosial kompleks.

“Ini perlu kita selesaikan sebagai tanggung jawab moral bersama,” tutupnya. (Pon)

#Tangerang Selatan Banten #Pemkot Tangsel #Anggaran Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Indonesia
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Anggaran MBG kini akan diawasi oleh Kejagung. SPPG nakal pun terancam bakal ditutup jika ketahuan tak sesuai menggunakan anggaran MBG.
Soffi Amira - Selasa, 17 Maret 2026
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Indonesia
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Rencana pengadaan dua meja biliar senilai Rp486 juta oleh DPRD Sumatra Selatan menuai sorotan publik. luasi anggaran tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Maret 2026
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Indonesia
Kali Taman Mangu Meluap, Akses Jalan Warga Pondok Aren Tangsel Terputus
BPBD melaporkan lebih dari 800 kepala keluarga (KK) terdampak banjir di wilayah Tangerang Selatan.
Wisnu Cipto - Minggu, 08 Maret 2026
Kali Taman Mangu Meluap, Akses Jalan Warga Pondok Aren Tangsel Terputus
Indonesia
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Pemprov DKI diminta untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran LDPD ke luar negeri. Sebab, ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 15 triliun.
Soffi Amira - Jumat, 27 Februari 2026
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Indonesia
TPA Cipeucang Overload, Pemprov DKI Bantu Banten Tangani Sampah Tangsel
Pemprov DKI Jakarta siap membantu Provinsi Banten menangani krisis sampah di Tangerang Selatan dengan mengirimkan kendaraan angkut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
TPA Cipeucang Overload, Pemprov DKI Bantu Banten Tangani Sampah Tangsel
Indonesia
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Dana Bagi Hasil untuk Balikpapan dipangkas hingga 70 persen. Anggota DPR RI, Syafruddin, memprotes keras kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Indonesia
Status Darurat Sampah di Kota Tangerang Selatan Diperpanjang
Perpanjangan itu didasari hasil evaluasi status darurat sampah tahap pertama yang berakhir pada Senin (5/1)
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Status Darurat Sampah di Kota Tangerang Selatan Diperpanjang
Indonesia
Saldo Duit Rp 500 Ribu, Pemprov Jabar Belum Bayar Kontraktor Rp 621 Miliar
Realisasi pendapatan hingga 31 Desember 2025, tercatat mencapai 94,37 persen dari total target Rp 31,09 triliun, yang menyisakan kekurangan untuk menutup pos belanja senilai Rp 621 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Saldo Duit Rp 500 Ribu, Pemprov Jabar Belum Bayar Kontraktor Rp 621 Miliar
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Bagikan