Pemprov DKI Pangkas Perjalanan Dinas Pasca DBH Dipotong, Bagaimana Nasib KJP dan KJMU?

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah efisiensi anggaran setelah adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Salah satu pos yang dipangkas adalah anggaran perjalanan dinas, terutama kegiatan yang dinilai minim dampak langsung bagi publik.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa efisiensi ini menyasar kegiatan yang dianggap kurang relevan dengan kepentingan masyarakat.

"Efisiensi mungkin salah satunya itu, ya (perjalanan dinas). Bukan tunjangan ke luar negeri. Maksudnya, kegiatan-kegiatan yang dianggap nggak berdampak langsung untuk masyarakat," ujar Chico, Senin (6/10).

Baca juga:

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali Dinasihati Jokowi: Jangan Jadi Beban Prabowo

Namun, Pemprov DKI Jakarta menjamin bahwa program kesejahteraan masyarakat tidak akan terpengaruh. Program vital seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dipastikan tidak akan dipangkas, sejalan dengan komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Meski DBH dipotong, Pemprov DKI tetap optimis mampu mencari sumber pendanaan alternatif dan kreatif. Upaya ini akan dilakukan melalui peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dan investasi.

Hingga saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI masih terus mengkaji program lain yang mungkin akan diefisiensikan.

“Belum ada keputusan lain. Yang pasti, jangan sampai menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Chico.

Baca juga:

Aset Rampasan BLBI Jadi Lahan Rumah Rakyat Tunggu Koordinasi Kemenkeu dan Bank Tanah

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, telah berjanji akan berupaya keras agar pemangkasan dana transfer pusat tidak mengganggu program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga, termasuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan program sosial lainnya. Pramono juga menekankan bahwa pemotongan DBH ini menuntut Pemprov DKI untuk berinovasi dalam hal pembiayaan.

"Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap,” tutup Pramono.