Anggaran Makan Bergizi Gratis Turun, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Inflasi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Desember 2024
Sejumlah siswa tengah menikmati santapan makanan dari program Makan Bergizi Gratis. (Dok: Pemprov DKI)
Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti keputusan pemerintah menurunkan anggaran makan bergizi gratis dari Rp 15.000 menjadi seharga Rp10.000 per porsi. Keputusan tersebut perlu ditinjau ulang, terkhusus untuk di wilayah Papua.
Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, pemerintah harus mengkaji serius implementasi program makan bergizi gratis ini dengan mempertimbangkan inflasi yang terjadi disetiap wilayah di Indonesia.
"Kemudian harga-harga kebutuhan, harga-harga makanan yang mungkin nanti dalam menjalankan program ini tiba-tiba harganya jadi melambung jauh," ujar Bonnie dalam keterangannya, Selasa (10/12).
Baca juga:
Pemerintah Diingatkan Bahan Pangan Makan Bergizi Gratis Harus Berasal dari Produk Lokal
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Prabowo meyakini, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan-kebutuhan di daerah. Jenderal TNI Purnawirawan ini mengatakan, makan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat.
"Artinya dalam sebuah kebijakan khususnya mengenai makan gratis ini, harus juga memperhatikan aspek mitigasinya," jelas Bonnie.
Baca juga:
DPR Ingatkan Program Makan Bergizi Gratis Jangan Sampai Rugikan Petani dan Nelayan
Awalnya, pemerintahan Prabowo menginginkan anggaran Rp15.000 untuk makan bergizi gratis. Namun, kondisi tidak memungkinkan untuk mempertahankan anggaran tersebut dalam program makan bergizi gratis.
“Kita ingin Rp15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000. Kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,” kata Prabowo.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Dapur Makan Bergizi Gratis Diminta Waspadai Pungutan Liar, Tidak Bayar ke Pegawai Ngaku Dari BGN
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Capaian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Program MBG Capai 1,4 Miliar Porsi Diminta Ojo Ngoyo
Limbah MBG Diduga Cemari Kampung, Warga Solo Minta Dapur SPPG Ditutup
BGN Coret Ribuan Pendaftaran SPPG untuk MBG, Dinilai Tak Serius dan Lambat Membangun
Prabowo Klaim Makan Bergizi Ala Indonesia Ditiru Berbagai Negara, 112 Terapkan MBG
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
SPPG Tak Sanggup Jangkau Siswa di Pelosok 3T, DPR Usulkan Solusinya
Penolakan SPPG Solo, Pengelola Bersedia Tampung Aspirasi
