Anggaran Cuma Cukup Sampai Juni, DPR Minta Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 20 Januari 2025
Anggaran Cuma Cukup Sampai Juni, DPR Minta Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi

Anggaran Makan Bergizi Gratis cukup sampai Juni 2025. (MP/Didik Prasetyo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menekankan pentingnya perhatian bersama antara pemerintah dan DPR RI terkait anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk Badan Gizi Nasional.

Menurut Menko Pangan, Zulkifli Hasan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya cukup hingga Juni 2025. Untuk itu, Nurhadi menekankan perlu dilakukan evaluasi secara reguler terhadap program MGB.

“Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” kata Nurhadi dalam keterangannya, Senin (20/1).

Politikus NasDem ini menambahkan, diperlukan sistem monitoring yang baik untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan anggaran di luar periode yang direncanakan.

Baca juga:

DPR Soroti Anggaran Makan Bergizi Gratis, Bisa Dialihkan Jika Tak Sesuai Harapan

Pemerintah juga perlu merencanakan penggunaan anggaran jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis, mengingat saat ini anggaran hanya terfokus hingga Juni 2025 saja.

“Secara prinsip kami mendukung terhadap suksesnya program ini, karenanya Pemerintah harus bisa memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk mencapai target-target utama dalam waktu singkat,” ujarnya.

Nurhadi juga menegaskan, dirinya mendukung kesuksesan program makan bergizi gratis ini. Komisi IX DPR pun siap membahas proposal anggaran tambahan jika diperlukan.

“Penentuan langkah-langkah apa yang perlu diambil setelah mid-term riviu akan sangat krusial. Jika pada akhirnya BGN (Badan Gizi Nasional) ingin mengajukan dana tambahan untuk program kami siap untuk membahasnya,” pungkasnya.

Baca juga:

Program Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau SLB, Menu Diperhatikan Ahli Gizi

Diketahui, setelah memasuki pekan kedua pelaksanaan program MBG, Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program tersebut hanya cukup membiayai hingga Juni 2025.

Menurut Zulhas, untuk menjalankan program MBG satu tahun penuh, maka diperlukan anggaran hingga Rp 420 triliun. (Pon)

#Makan Bergizi Gratis #DPR #Komisi IX DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 15 menit lalu
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Wakil Ketua Komisi IX DPR Usul 2 Skenario Pembagian MBG selama Ramadan
Menekankan pentingnya pengaturan pola distribusi makanan agar keamanan pangan dan kandungan gizi tetap terjamin.
Dwi Astarini - 2 jam, 53 menit lalu
Wakil Ketua Komisi IX DPR Usul 2 Skenario Pembagian MBG selama Ramadan
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
BPOM Apresiasi SPPG Polri, Makanan Anak Diuji Layaknya Hidangan VIP
BPOM memuji SPPG Polri yang menerapkan standar keamanan pangan berkualitas tinggi. Makanan anak diuji layaknya hidangan VIP.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
BPOM Apresiasi SPPG Polri, Makanan Anak Diuji Layaknya Hidangan VIP
Indonesia
BPOM Tinjau SPPG Polri, Standar Keamanan Pangan Dinilai Unggul
BPOM mengapresiasi SPPG Polri saat melakukan kunjungan dan pengecekan. SPPG itu menerapkan standar keamanan pangan yang baik.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
BPOM Tinjau SPPG Polri, Standar Keamanan Pangan Dinilai Unggul
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Bagikan