Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Anggaran Cuma Cukup Sampai Juni, DPR Minta Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi

Soffi AmiraSoffi Amira - Senin, 20 Januari 2025
Anggaran Cuma Cukup Sampai Juni, DPR Minta Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi

Anggaran Makan Bergizi Gratis cukup sampai Juni 2025. (MP/Didik Prasetyo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menekankan pentingnya perhatian bersama antara pemerintah dan DPR RI terkait anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk Badan Gizi Nasional.

Menurut Menko Pangan, Zulkifli Hasan, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya cukup hingga Juni 2025. Untuk itu, Nurhadi menekankan perlu dilakukan evaluasi secara reguler terhadap program MGB.

“Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” kata Nurhadi dalam keterangannya, Senin (20/1).

Politikus NasDem ini menambahkan, diperlukan sistem monitoring yang baik untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan anggaran di luar periode yang direncanakan.

Baca juga:

DPR Soroti Anggaran Makan Bergizi Gratis, Bisa Dialihkan Jika Tak Sesuai Harapan

Pemerintah juga perlu merencanakan penggunaan anggaran jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis, mengingat saat ini anggaran hanya terfokus hingga Juni 2025 saja.

“Secara prinsip kami mendukung terhadap suksesnya program ini, karenanya Pemerintah harus bisa memastikan bahwa dana digunakan secara efisien untuk mencapai target-target utama dalam waktu singkat,” ujarnya.

Nurhadi juga menegaskan, dirinya mendukung kesuksesan program makan bergizi gratis ini. Komisi IX DPR pun siap membahas proposal anggaran tambahan jika diperlukan.

“Penentuan langkah-langkah apa yang perlu diambil setelah mid-term riviu akan sangat krusial. Jika pada akhirnya BGN (Badan Gizi Nasional) ingin mengajukan dana tambahan untuk program kami siap untuk membahasnya,” pungkasnya.

Baca juga:

Program Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau SLB, Menu Diperhatikan Ahli Gizi

Diketahui, setelah memasuki pekan kedua pelaksanaan program MBG, Menko Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program tersebut hanya cukup membiayai hingga Juni 2025.

Menurut Zulhas, untuk menjalankan program MBG satu tahun penuh, maka diperlukan anggaran hingga Rp 420 triliun. (Pon)

#Makan Bergizi Gratis #DPR #Komisi IX DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ditawari Prabowo Jabatan Baru, Eks Bos BGN Nanik S Deyang Trauma Pegang Uang: Akuttt
Nanik S Deyang mundur dari Kepala BGN demi berobat jantung ke luar negeri. Meski trauma mengelola anggaran, dia tetap ditawari Presiden Prabowo posisi Ketua Dewan Pengawas BGN.
Wisnu Cipto - 1 jam, 29 menit lalu
Ditawari Prabowo Jabatan Baru, Eks Bos BGN Nanik S Deyang Trauma Pegang Uang: Akuttt
Indonesia
Nanik S Deyang sudah Nyatakan Mundur, Tetap Diminta Presiden Prabowo Awasi BGN
Nanik berpamitan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan jantung.
Dwi Astarini - 1 jam, 33 menit lalu
Nanik S Deyang sudah Nyatakan Mundur, Tetap Diminta Presiden Prabowo Awasi BGN
Indonesia
Nanik S Deyang Sebut ‘sang Adik’ Gantikannya sebagai Kepala BGN, Bisa Menjewer kalau Ada Penyimpangan
Nanik menyebut terdapat potensi Presiden Prabowo akan membentuk dewan pengawas BGN dan implementasi MBG.
Dwi Astarini - 1 jam, 51 menit lalu
Nanik S Deyang Sebut ‘sang Adik’ Gantikannya sebagai Kepala BGN, Bisa Menjewer kalau Ada Penyimpangan
Indonesia
Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasan Nanik S Deyang Pilih Berobat Jantung di Luar Negeri
Nanik Sudaryati Deyanga akan terbang ke luar negeri untuk menjalani perawatan, tetapi enggan menjelaskan nama rumah sakit ataupun negara yang akan dituju.
Wisnu Cipto - 2 jam, 24 menit lalu
Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasan Nanik S Deyang Pilih Berobat Jantung di Luar Negeri
Indonesia
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN
Presiden Prabowo menyetujui pengunduran dirinya, tapi tetap diminta awasi MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN
Indonesia
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Penyelenggara Satu Data Indonesia diantaranya adalah pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang dilaksanakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Indonesia
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
DPR RI sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini atur struktur kelembagaan, pengawasan, dan pengadilan khusus. Apa efeknya bagi rakyat?
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
Indonesia
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
DPR RI instruksikan polisi mengusut motif bentrokan maut di Adonara, Flores Timur, NTT. Tiga orang tewas, lima luka, dan 20 rumah terbakar. TNI-Polri siaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
Indonesia
Prabowo Pertanyakan Hilangnya Ribuan Triliun Kekayaan Negara, Singgung Kritik terhadap Program MBG
Dalam Sidang Kabinet, Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan minimnya perhatian terhadap hilangnya ribuan triliun kekayaan negara.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Juli 2026
Prabowo Pertanyakan Hilangnya Ribuan Triliun Kekayaan Negara, Singgung Kritik terhadap Program MBG
Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Bagikan