Headline

Analis Politik: Tuduhan Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI Sulit Dibuktikan

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 17 Juli 2019
Analis Politik: Tuduhan Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI Sulit Dibuktikan

Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tuduhan ada indikasi politik uang dalam proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest Tanudjaja berbuntut panjang.

Bahkan, para Anggota DPRD DKI kesal dan akan melaporkan Rian ke Kepolisian Polda Metro Jaya karena tudingn tersebut dirasa merugikan.

Baca Juga: PKS Tantang PSI Buktikan Adanya Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI

Dari pihak Anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih pun meminta petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu untuk membeberkan bukti bila ada politik uang di DPRD DKI.

Direktur Lembaga Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago (MP/Asropih)
Direktur Lembaga Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago (MP/Asropih)

Melihat kasus ini, Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago ikut berkomentar.

Ia mengatakan, untuk membuktikan politik uang yang dituduhkan Rian sama seperti membuktikan politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Kalau memang ada rumor begitu yang dilempar seseorang soal politiknya uang ini, ketika membuktikan enggak gampang. Pertama mencari saksi," kata Pangi saat dikonfirmasi, Rabu (17/7).

Pangi menuturkan, bisa saja kecurigaan yang dirumorkan Rian Ernest ada politik uang di tubuh DPRD dalam pemilihan pendamping Anies benar. Namun menurut dia, hal itu cukup sulit dibuktikan.

"Kecurigaan PSI bisa saja benar. Cuma, begitu anggota dewan meminta PSI membuktikan, bicara pembuktian terkait urusan pemilihan wagub ini, memang enggak mudah, rumit," tutupnya. (Asp)

Baca Juga: PSI Sebar Isu Politik Uang Seleksi Pengganti Sandi, PDIP: Sebut Namanya!

#Politik Uang #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Polemik Pilkada langsung dan tak langsung tengah menjadi perdebatan di level elit.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Bagikan