Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Generasi muda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan bangsa. Dengan idealisme, semangat, dan kreativitas yang dimiliki, mereka menjadi motor penggerak menuju pemerintahan yang bersih dan transparan. Terlebih di era digital, akses luas terhadap informasi memungkinkan pemuda memahami dampak buruk korupsi secara mendalam.
Hal ini disampaikan oleh Dion Hardika Sumarto, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam acara talkshow bertajuk 'Pemuda dan LSM Beraksi, Bersihkan Negeri dari Korupsi' yang berlangsung di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/12).
Menurut Dion, teknologi adalah alat yang sangat efektif dalam pemberantasan korupsi. Pemuda dan LSM dapat memanfaatkannya untuk memantau, melaporkan, dan mengadvokasi gerakan antikorupsi. Namun, efektivitas ini memerlukan kesadaran dan tekad nyata dari individu untuk memutus rantai korupsi.
“Sebagai generasi yang akan mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan negeri, pemuda harus bersiap untuk memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Utamanya dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kebijakan publik, keberanian dan komitmen yang pemuda miliki harus dapat mendorong reformasi sistem untuk memastikan korupsi tidak lagi mendapat ruang di berbagai lapisan birokrasi,” kata Dion.
Baca juga:
Pulihkan Keuangan Negara, Lelang Barang Rampasan KPK Laku Rp 17 Miliar
Meski begitu, lanjut dia, perjalanan pemuda dalam melawan korupsi tentu tidak bebas dari tantangan, salah satu kendala terbesar adalah kurangnya kesadaran mengenai pentingnya integritas diri. Tidak sedikit pemuda dan LSM yang menganggap bahwa korupsi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, lingkungan sosial yang permisif pun menjadi faktor hambatan yang harus diatasi.
Dion juga menegaskan pentingnya membangun sumber daya manusia berkualitas sebagai bagian dari Visi Indonesia Emas 2045. Pemuda dan masyarakat adalah aktor perubahan yang menentukan kemajuan bangsa. Mereka perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk melawan korupsi.
“Hakordia 2024 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk meneguhkan komitmen melawan korupsi. Termasuk dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi antikorupsi kepada masyarakat, salah satunya melalui Kelas Antikorupsi 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pemuda dan LSM mengenai kejahatan korupsi dan permasalahannya,” ungkap Dion.
Baca juga:
KPK sendiri telah menyelenggarakan Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi sejak Oktober 2021. Program ini menawarkan berbagai kegiatan seperti pelatihan intensif dan lokakarya yang dirancang khusus untuk pemuda dan masyarakat di seluruh Indonesia.
Hingga November 2024, Kelas Antikorupsi telah dilaksanakan di 10 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Bandung (Jawa Barat), Badung (Bali), Manggarai Barat (NTT), Batam (Kepulauan Riau), dan Sorong (Papua Barat Daya). Para peserta mendapatkan materi tentang tindak pidana korupsi, cara membuat pengaduan masyarakat yang berkualitas, jurnalisme antikorupsi, hingga menjadi penyuluh antikorupsi.
“Menumbuhkan generasi muda dan masyarakat yang antikorupsi adalah proses panjang yang harus kita jalani bersama. KPK akan terus menyebarkan benih-benih antikorupsi di seluruh negeri agar masyarakat dapat memulainya dari diri sendiri,” tutup Dion.
Dengan program-program seperti ini, KPK berharap pemuda dan LSM dapat menjadi garda terdepan dalam membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka yang berani melawan ketidakjujuran. (Pon)
