Analis KPK: Pemuda dan LSM Jadi Kunci Bersihnya Negeri dari Korupsi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Desember 2024
Analis KPK: Pemuda dan LSM Jadi Kunci Bersihnya Negeri dari Korupsi

KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Generasi muda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan bangsa. Dengan idealisme, semangat, dan kreativitas yang dimiliki, mereka menjadi motor penggerak menuju pemerintahan yang bersih dan transparan. Terlebih di era digital, akses luas terhadap informasi memungkinkan pemuda memahami dampak buruk korupsi secara mendalam.

Hal ini disampaikan oleh Dion Hardika Sumarto, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam acara talkshow bertajuk 'Pemuda dan LSM Beraksi, Bersihkan Negeri dari Korupsi' yang berlangsung di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/12).

Menurut Dion, teknologi adalah alat yang sangat efektif dalam pemberantasan korupsi. Pemuda dan LSM dapat memanfaatkannya untuk memantau, melaporkan, dan mengadvokasi gerakan antikorupsi. Namun, efektivitas ini memerlukan kesadaran dan tekad nyata dari individu untuk memutus rantai korupsi.

“Sebagai generasi yang akan mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan negeri, pemuda harus bersiap untuk memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Utamanya dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kebijakan publik, keberanian dan komitmen yang pemuda miliki harus dapat mendorong reformasi sistem untuk memastikan korupsi tidak lagi mendapat ruang di berbagai lapisan birokrasi,” kata Dion.

Baca juga:

Pulihkan Keuangan Negara, Lelang Barang Rampasan KPK Laku Rp 17 Miliar

Meski begitu, lanjut dia, perjalanan pemuda dalam melawan korupsi tentu tidak bebas dari tantangan, salah satu kendala terbesar adalah kurangnya kesadaran mengenai pentingnya integritas diri. Tidak sedikit pemuda dan LSM yang menganggap bahwa korupsi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, lingkungan sosial yang permisif pun menjadi faktor hambatan yang harus diatasi.

Dion juga menegaskan pentingnya membangun sumber daya manusia berkualitas sebagai bagian dari Visi Indonesia Emas 2045. Pemuda dan masyarakat adalah aktor perubahan yang menentukan kemajuan bangsa. Mereka perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk melawan korupsi.

“Hakordia 2024 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk meneguhkan komitmen melawan korupsi. Termasuk dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kompetensi antikorupsi kepada masyarakat, salah satunya melalui Kelas Antikorupsi 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pemuda dan LSM mengenai kejahatan korupsi dan permasalahannya,” ungkap Dion.

Baca juga:

KPK Inginkan Pembaharuan UU Tipikor

KPK sendiri telah menyelenggarakan Kelas Pemuda dan LSM Antikorupsi sejak Oktober 2021. Program ini menawarkan berbagai kegiatan seperti pelatihan intensif dan lokakarya yang dirancang khusus untuk pemuda dan masyarakat di seluruh Indonesia.

Hingga November 2024, Kelas Antikorupsi telah dilaksanakan di 10 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Bandung (Jawa Barat), Badung (Bali), Manggarai Barat (NTT), Batam (Kepulauan Riau), dan Sorong (Papua Barat Daya). Para peserta mendapatkan materi tentang tindak pidana korupsi, cara membuat pengaduan masyarakat yang berkualitas, jurnalisme antikorupsi, hingga menjadi penyuluh antikorupsi.

“Menumbuhkan generasi muda dan masyarakat yang antikorupsi adalah proses panjang yang harus kita jalani bersama. KPK akan terus menyebarkan benih-benih antikorupsi di seluruh negeri agar masyarakat dapat memulainya dari diri sendiri,” tutup Dion.

Dengan program-program seperti ini, KPK berharap pemuda dan LSM dapat menjadi garda terdepan dalam membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka yang berani melawan ketidakjujuran. (Pon)

#KPK #Kasus Korupsi #Talk Show
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kejagung Lacak Jejak Riza Chalid, Diduga Masih Berada di Asia
Kejagung mengungkap keberadaan Riza Chalid. Saat ini, ia diduga masih berada di Asia.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Kejagung Lacak Jejak Riza Chalid, Diduga Masih Berada di Asia
Indonesia
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
salah satu BUMN yang memiliki direksi WNA adalah PT Garuda Indonesia (Persero).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
KPK Wajibkan WNA Yang Jadi Direksi BUMN Lapor Harta Kekayaan
Indonesia
Riza Chalid Masuk Daftar Buronan Interpol, Polri Sebut Bisa Ditangkap di 196 Negara
Riza Chalid kini masuk daftar buronan Interpol. Tersangka kasus korupsi Pertamina itu bisa ditangkap di 196 negara.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Riza Chalid Masuk Daftar Buronan Interpol, Polri Sebut Bisa Ditangkap di 196 Negara
Indonesia
Prabowo Subianto Gandeng Abraham Samad Hingga Susno Duadji Perkuat Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional
Presiden Prabowo sengaja mengundang Abraham Samad dan yang lain untuk mendengar perspektif langsung dari sosok yang memiliki rekam jejak kuat di bidang hukum
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Subianto Gandeng Abraham Samad Hingga Susno Duadji Perkuat Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional
Indonesia
Dugaan Korupsi RPTKA Kemnaker Capai Rp53 Miliar, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Hanif Dhakiri
Selain Heri Sudarmanto, KPK telah menetapkan tujuh nama lainnya sebagai tersangka dalam pusaran kasus ini.
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 Februari 2026
Dugaan Korupsi RPTKA Kemnaker Capai Rp53 Miliar, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Hanif Dhakiri
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
Pendalaman tersebut difokuskan pada intensitas komunikasi serta perjalanan ke luar negeri yang kerap dilakukan Ridwan Kamil selama menjabat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
KPK Dalami Aktivitas Ridwan Kamil di Luar Negeri hingga Penukaran Mata Uang Asing Miliaran Rupiah
Indonesia
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
KPK menyebut penyidikan saat ini masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
KPK Beberkan Alasan belum Tahan Gus Yaqut di Kasus Kuota Haji
Indonesia
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Jokowi mengatakan, "Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan (menteri) untuk korupsi, nggak ada".
Frengky Aruan - Sabtu, 31 Januari 2026
Dikaitkan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi: Kerja Menteri Pasti dari Kebijakan Presiden
Indonesia
Gus Yaqut Tepis Tudingan Bos Maktour soal Pembagian Kuota Haji Khusus
Ia mengaku tidak mengetahui saat dimintai konfirmasi soal dugaan Maktour Travel yang berinisiatif meminta jatah kuota haji khusus tambahan ke Kemenag.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Gus Yaqut Tepis Tudingan Bos Maktour soal Pembagian Kuota Haji Khusus
Bagikan