Anak Puan Maharani Ingin Ditempatkan di Komisi X

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 03 Oktober 2024
Anak Puan Maharani Ingin Ditempatkan di Komisi X

Anak pertama Ketua DPR Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anak pertama Ketua DPR Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani ingin memperjuangkan isu anak, perempuan, dan disabilitas pada periode pertamanya menjadi anggota DPR.

Meski begitu, perempuan yang akrab disapa Pinka Haprani masih menunggu perintah fraksinya yakni Fraksi PDI Perjuangan akan ditempatkan di komisi berapa di DPR.

“Tunggu perintah ya. Kalau ditanya mau apa? Maunya (Komisi) X (yang membidangi) pendidikan dan budaya tapi belum tahu, masih tunggu perintah fraksi,” ujar Pinka dalam keterangannya, Kamis (3/10).

Baca juga:

Wakil Ketua DPR Anyar Siap 'Diospek' Puan

Pinka bersama ratusan anggota DPR periode 2024-2029 resmi dilantik pada Senin (1/1/2024) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia pun mengikuti Rapat Paripurna DPR periode 2024-2029 usai pelantikan. “Untuk aku, perempuan dan anak, juga disabilitas. Itu adalah konsen saya,” kata Pinka.

Pinka mengaku tidak kesulitan bergaul dengan para senior di DPR. Ia juga terus berusaha supel dengan para anggota DPR lain lintas fraksi.

Baca juga:

Puan Maharani, Wanita Pertama yang Jabat Ketua DPR Dua Periode Berturut-turut

Pinka diketahui mengikuti kontestasi Pileg 2024 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IV yang mencakup Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar.

“Kita sama semua, mau beda partai mau beda jarak umur itu harus tetap deket dong kalau kenal. Kalau nggak (kenal), nanti kenalan dulu,” pungkas legislator 25 tahun itu.

#Puan Maharani #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Berita Foto
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Korban pelanggaran HAM Saudah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Februari 2026
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Indonesia
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait dengan program prioritas pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Indonesia
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Pengunduran diri ini enggak bisa dilihat semata sebagai persoalan individu, tetapi memang menjadi alarm untuk semua pemangku kepentingan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Bagikan