Anak Hasil Perkawinan Campur WNI Memungkinkan Menyandang Dwi Kewarganegaraan

MerahPutih.com - Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2022, untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari kawin campur orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Aturan ini, menyempurnakan teknis tata cara pelaporan kehilangan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia bagi WNI.

"Aturan terbaru ini memperkuat basis data yang mengatur mekanisme memperoleh dan permohonan akses kewarganegaraan secara elektronik," ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar di Jakarta, Senin (27/6).

Baca Juga:

Orang Asing Pasangan Kawin Campur Diizinkan Masuk ke Indonesia

Ia mengatakan, dengan aturan tersebut, anak hasil perkawinan campuran yang memungkinkan menyandang status dwi kewarganegaraan.

"Dwi kewarganegaraan terbatas tersebut sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan, terutama bagi anak yang lahir di negara Lus Soli atau penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, misalnya Amerika Serikat," katanya.

Ia menegaskan, aturan ini memberikan kemudahan khususnya dalam hal prosedur permohonan bagi anak-anak diaspora Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, misalnya anak-anak yang tidak memiliki persyaratan surat keterangan keimigrasian (ITAP/ITAS).

"Sepanjang melampirkan biodata penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka tetap dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia," katanya.

Ia menegaskan, anak yang belum memiliki pekerjaan atau penghasilan sebagaimana dipersyaratkan masih dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dengan cara mengajukan permohonan yang bisa diwakilkan orang tuanya sebagai penjamin.

"Lahirnya PP Nomor 21 Tahun 2022 dapat mengakomodir anak yang memiliki masalah kewarganegaraan dengan memberikan kesempatan kembali untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia," katanya.

Namun, ia mengingatkan, perlu diketahui bahwa masyarakat yang ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia sesuai PP Nomor 21 Tahun 2022 hanya berlaku dua tahun sejak diterbitkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan Presiden Joko Widodo dan diundangkan Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2022. (Knu)

Baca Juga:

Dibanding Bikin RUU Ketahanan Keluarga Lebih Baik Revisi UU Perkawinan