Anak dan Perempuan Tidak Dididik, G7 Siap Tahan Dana Milik Afghanistan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Agustus 2021
Anak dan Perempuan Tidak Dididik, G7 Siap Tahan Dana Milik Afghanistan

Marinir AS memberikan air bersih kepada seorang anak selama proses evakuasi. (Foto: VOAIndonesia/Korps Marinir AS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gabungan negara maju yang berhimpun di G7, menyepakati akan terlinbat dalam urusan pemerintahan taliban di Afganistan, dengan syarat Taliban harus mengizinkan perjalanan yang aman bagi warga Afghanistan yang ingin meninggalkan negara itu bahkan setelah tenggat waktu 31 Agustus.

"Apa yang telah kami lakukan hari ini, G7, adalah kami menyepakati tidak hanya pendekatan bersama untuk menangani evakuasi, tetapi juga peta jalan untuk cara kami akan terlibat dengan Taliban," kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Selasa (24/8).

Baca Juga:

BIN-Polisi Diminta Binasakan Gerakan Dukung Taliban di Indonesia

Persetujuan itu dilakukan setelah pertemuan virtual darurat para pemimpin negara-negara kaya Kelompok Tujuh itu.

"Beberapa dari mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak menerima (syarat) itu, beberapa dari mereka saya harap akan memahaminya, karena G7 memiliki pengaruh ekonomi, diplomatik dan politik yang sangat besar."

Ia menegaskan, kekuatan besar yang dapat dimiliki G7 atas Taliban, setelah kelompok pemberontak itu menguasai Afghanistan lebih dari seminggu yang lalu, termasuk menahan dana yang cukup besar.

"Apa yang kami katakan adalah Afghanistan tidak bisa kembali menjadi tempat berkembang biak teror, Afghanistan tidak bisa menjadi negara narkotika, anak perempuan harus dididik sampai usia 18 tahun," katanya.

Johnson menghindari pertanyaan tentang apakah para pemimpin G7 lainnya telah menyatakan frustrasi kepada Presiden AS Joe Biden atas penanganannya terhadap krisis dan penolakannya untuk memperpanjang batas waktu bagi pasukan AS yang tersisa di Afghanistan.

Istana Kepresidenan Afghanistan. (Foto: Antara)
Istana Kepresidenan Afghanistan. (Foto: Antara)

Presiden Joe Biden berencana tetap mempertahankan tenggat waktu 31 Agustus bagi pasukan AS untuk meninggalkan Afghanistan, kata seorang pejabat pemerintah Selasa (24/8).

Dilansir VOA Indonesia, dengan hanya satu minggu menjelang batas waktu yang ditetapkan Biden, puluhan ribu warga Barat dan Afghanistan yang sebelumnya mendukung upaya AS terpaksa menuju Bandara Internasional Hamid Karzai dengan harapan bisa mencapai gerbang dan selamat terbang keluar dari negara itu.

Gedung Putih Selasa (24/8) mengatakan dalam 24 jam terakhir, 21.600 orang lainnya telah dievakuasi, tetapi ribuan lainnya yang ingin meninggalkan negara itu masih di Afghanistan. Banyak warga Afghanistan mengatakan sulit, bahkan mustahil untuk melewati pos pemeriksaan Taliban yang berjajar di sekeliling bandara.

Baca Juga:

Taliban Kuasai Afghanistan, Sineas Khawatirkan Kondisi Perfilman

#Taliban #Afghanistan #Amerika Serikat #Eropa
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Media Besar AS Tolak Pembatasan Pers, Ramai-Ramai Say Good Bye ke Pentagon
Menteri Pertahanan Pete Hegseth menanggapi gelombang penolakan dari berbagai media dengan mengunggah emoji tangan melambai di platform X, isyarat perpisahan yang dianggap sinis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
 Media Besar AS Tolak Pembatasan Pers, Ramai-Ramai Say Good Bye ke Pentagon
Indonesia
Perang Dagang AS-China, Menkeu: Biar Aja Mereka Berantem, Kita Untung
Presiden AS Donald Trump baru saja menetapkan tarif impor sebesar 100 persen terhadap produk asal China mulai 1 November 2025
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Perang Dagang AS-China, Menkeu: Biar Aja Mereka Berantem, Kita Untung
Dunia
Helikopter Jatuh di Pantai California, 5 Orang Terluka Termasuk Pejalan Kaki
Helikopter jatuh di kawasan Huntington Beach, California, Amerika Serikat, pada Sabtu sore (11/10) waktu setempat saat berlangsungnya acara tahunan Cars ‘N Copters on the Coast.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Helikopter Jatuh di Pantai California, 5 Orang Terluka Termasuk Pejalan Kaki
Dunia
PM Prancis Mundur, Oposisi Desak Presiden Macron Bubarkan Parlemen
Perdana Menteri (PM) Prancis Sebastien Lecornu resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin (6/10), hanya beberapa minggu setelah dilantik.
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
PM Prancis Mundur, Oposisi Desak Presiden Macron Bubarkan Parlemen
Dunia
Shutdown Pemerintah AS Ancam Ratusan Ribu Pekerja, Ekonomi Berisiko Terguncang
Banyak layanan publik dari pendidikan hingga lingkungan terganggu, tapi agenda deportasi disebut tetap berjalan penuh.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Shutdown Pemerintah AS Ancam Ratusan Ribu Pekerja, Ekonomi Berisiko Terguncang
Indonesia
Satuan Tugas Mulai Selidiki Radiasi Cs-137 Yang Dikeluhkan Amerika, Mulai Dari Cengkeh Lalu ke Udang
Satgas Cesium 137 baru menerima laporan dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait dengan temuan komoditas cengkeh yang mengandung zat radioaktif.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Oktober 2025
Satuan Tugas Mulai Selidiki Radiasi Cs-137  Yang Dikeluhkan Amerika, Mulai Dari Cengkeh Lalu ke Udang
Dunia
Anggaran Tidak Disetujui, Operasional Pemerintah Amerika Serikat Berhenti
Melalui pemungutan suara 55-45, Senat gagal meloloskan RUU yang diajukan Partai Republik, dengan hanya dua senator Demokrat yang mendukungnya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Oktober 2025
Anggaran Tidak Disetujui, Operasional Pemerintah Amerika Serikat Berhenti
Indonesia
Pemerintah AS Bakal Shutdown, Rupiah Diproyeksi Menguat
Trump menyalahkan Demokrat atas penutupan tersebut karena kebuntuan negosiasi pendanaan sementara di Kongres.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 September 2025
Pemerintah AS Bakal Shutdown, Rupiah Diproyeksi Menguat
Dunia
Presiden Amerika Serikat Dongkol karena Eskalator Macet, PBB Sebut Juru Kamera Trump Biang Keroknya
Pihak PBB menyebut eskalator berhenti karena mekanisme keamanan yang mungkin terpicu oleh juru kamera Trump.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
 Presiden Amerika Serikat Dongkol karena Eskalator Macet, PBB Sebut Juru Kamera Trump Biang Keroknya
Dunia
Tuding ‘Sabotase’ di Markas PBB Sampai 3 Kali, Trump: Bukan Kebetulan, Seharusnya Malu
Trump mengatakan mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menuntut penyelidikan segera atas apa yang disebutnya sebagai "sabotase”.
Frengky Aruan - Kamis, 25 September 2025
Tuding ‘Sabotase’ di Markas PBB Sampai 3 Kali, Trump: Bukan Kebetulan, Seharusnya Malu
Bagikan