Anak dan Perempuan Tidak Dididik, G7 Siap Tahan Dana Milik Afghanistan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Agustus 2021
Anak dan Perempuan Tidak Dididik, G7 Siap Tahan Dana Milik Afghanistan

Marinir AS memberikan air bersih kepada seorang anak selama proses evakuasi. (Foto: VOAIndonesia/Korps Marinir AS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gabungan negara maju yang berhimpun di G7, menyepakati akan terlinbat dalam urusan pemerintahan taliban di Afganistan, dengan syarat Taliban harus mengizinkan perjalanan yang aman bagi warga Afghanistan yang ingin meninggalkan negara itu bahkan setelah tenggat waktu 31 Agustus.

"Apa yang telah kami lakukan hari ini, G7, adalah kami menyepakati tidak hanya pendekatan bersama untuk menangani evakuasi, tetapi juga peta jalan untuk cara kami akan terlibat dengan Taliban," kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Selasa (24/8).

Baca Juga:

BIN-Polisi Diminta Binasakan Gerakan Dukung Taliban di Indonesia

Persetujuan itu dilakukan setelah pertemuan virtual darurat para pemimpin negara-negara kaya Kelompok Tujuh itu.

"Beberapa dari mereka akan mengatakan bahwa mereka tidak menerima (syarat) itu, beberapa dari mereka saya harap akan memahaminya, karena G7 memiliki pengaruh ekonomi, diplomatik dan politik yang sangat besar."

Ia menegaskan, kekuatan besar yang dapat dimiliki G7 atas Taliban, setelah kelompok pemberontak itu menguasai Afghanistan lebih dari seminggu yang lalu, termasuk menahan dana yang cukup besar.

"Apa yang kami katakan adalah Afghanistan tidak bisa kembali menjadi tempat berkembang biak teror, Afghanistan tidak bisa menjadi negara narkotika, anak perempuan harus dididik sampai usia 18 tahun," katanya.

Johnson menghindari pertanyaan tentang apakah para pemimpin G7 lainnya telah menyatakan frustrasi kepada Presiden AS Joe Biden atas penanganannya terhadap krisis dan penolakannya untuk memperpanjang batas waktu bagi pasukan AS yang tersisa di Afghanistan.

Istana Kepresidenan Afghanistan. (Foto: Antara)
Istana Kepresidenan Afghanistan. (Foto: Antara)

Presiden Joe Biden berencana tetap mempertahankan tenggat waktu 31 Agustus bagi pasukan AS untuk meninggalkan Afghanistan, kata seorang pejabat pemerintah Selasa (24/8).

Dilansir VOA Indonesia, dengan hanya satu minggu menjelang batas waktu yang ditetapkan Biden, puluhan ribu warga Barat dan Afghanistan yang sebelumnya mendukung upaya AS terpaksa menuju Bandara Internasional Hamid Karzai dengan harapan bisa mencapai gerbang dan selamat terbang keluar dari negara itu.

Gedung Putih Selasa (24/8) mengatakan dalam 24 jam terakhir, 21.600 orang lainnya telah dievakuasi, tetapi ribuan lainnya yang ingin meninggalkan negara itu masih di Afghanistan. Banyak warga Afghanistan mengatakan sulit, bahkan mustahil untuk melewati pos pemeriksaan Taliban yang berjajar di sekeliling bandara.

Baca Juga:

Taliban Kuasai Afghanistan, Sineas Khawatirkan Kondisi Perfilman

#Taliban #Afghanistan #Amerika Serikat #Eropa
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Negara-Negara Eropa Perintahkan Warganya Secepatnya Tinggalkan Iran
Human Rights Activists News Agency yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan jumlah korban tewas akibat aksi protes nasional di Iran telah melampaui 2.500 orang
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Negara-Negara Eropa Perintahkan Warganya Secepatnya Tinggalkan Iran
Indonesia
Demo Bela Venezuela di Depan Kedubes AS, Perhimpunan Ojol Sebut Amerika tak lagi Jadi Acuan Demokrasi
Ketua Umum Perhimpunan Ojek Online Indonesia (O2) Cecep Saripudin menyebut pihaknya menentang aksi Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Demo Bela Venezuela di Depan Kedubes AS, Perhimpunan Ojol Sebut Amerika tak lagi Jadi Acuan Demokrasi
Dunia
Unggahan di Truth Social, Trump Mengklaim Sebagai Presiden Sementara Venezuela
Tangkapan layar di Truth Social yang dibuat seperti biografi Wikipedia, mengklaim Trump sebagai presiden sementara Venezuela mulai Januari 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Unggahan di Truth Social, Trump Mengklaim Sebagai Presiden Sementara Venezuela
Dunia
AS Siapkan Rencana Aneksasi, Pasukan NATO Bakal Ditempatkan di Greenland
Greenland memiliki pemerintahan sendiri dan kewenangan luas dalam mengatur urusan domestik, meski kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap berada di tangan Kopenhagen.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
AS Siapkan  Rencana Aneksasi, Pasukan NATO Bakal Ditempatkan di Greenland
Dunia
Senat AS Loloskan Resolusi Kewenangan Perang, Tolak Ancaman Militer Donald Trump terhadap Venezuela
Keputusan ini menandai sikap tidak setuju atas ambisi Trump yang kian meluas di belahan Barat.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Senat AS Loloskan Resolusi Kewenangan Perang, Tolak Ancaman Militer Donald Trump terhadap Venezuela
Dunia
Presiden AS Donald Trump akan Bertemu Pemimpin Oposisi Venezuela Maria Corina Machado, meski Ogah Bekerja Sama
Meski begitu, Gedung Putih tidak segera memberikan tanggapan ketika dimintai keterangan tambahan terkait dengan pertemuan tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Presiden AS Donald Trump akan Bertemu Pemimpin Oposisi Venezuela Maria Corina Machado, meski Ogah Bekerja Sama
Dunia
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Disebut tidak lagi melayani kepentingan Amerika dan mendorong agenda yang tidak efektif atau bersifat bermusuhan.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Dunia
Gedung Putih Tegas akan Dikte Keputusan dan Penjualan Minyak Venezuela
Trump akan melakukan hal itu dengan mengandalkan blokade laut serta ancaman penggunaan kekuatan lebih lanjut.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Gedung Putih Tegas akan Dikte Keputusan dan Penjualan Minyak Venezuela
Indonesia
Menlu: AS Ingin Beli Greenland Bukan Menginvasi
Retorika keras Gedung Putih bertujuan untuk membujuk Denmark agar menjual Greenland kepada Amerika Serikat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Menlu: AS Ingin Beli Greenland Bukan Menginvasi
Dunia
Culik Nicolas Maduro, Presiden AS Donald Trump Klaim Venezuela akan Serahkan 50 Juta Barel Minyak kepada AS
Trump mengatakan uang hasil penjualan akan berada di bawah kendalinya dan digunakan untuk kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
 Culik Nicolas Maduro, Presiden AS Donald Trump Klaim Venezuela akan Serahkan 50 Juta Barel Minyak kepada AS
Bagikan